Yogyakarta – Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta seluruh pihak mengesampingkan wacana penghapusan pemilihan gubernur langsung yang dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimain Iskandar alias Cak Imin.
Haedar menyatakan pihaknya saat ini fokus mengawal Pemilu 2024. Menurutnya, wacana penghapusan pemilihan gubernur bisa dibahas setelah Pemilu 2024.
“Fokus kami, PP Muhammadiyah sekarang semua fokus ke 2024 sebagaimana sudah menjadi komitmen, hal-hal yang ingin terjadi perubahan, reformasi dan macam-macam, sudahlah diagendakan setelah itu (Pemilu 2024),” kata Haedar di Kota Yogyakarta, Senin (6/2).
Haedar menyebut wacana pemilihan gubernur secara langsung atau lewat penunjukan harus berlandaskan asas kolektif kebangsaan. Menurutnya, setiap gagasan juga baiknya melibatkan kajian akademik dan aspirasi masyarakat.
“Karena reformasi itu selalu terjadi dalam proses yang temporer. Maka kalau ada gagasan-gagasan perubahan dalam sistem dan proses ketatanegaraan, itu lebih baik diagendakan pascapemilu 2024,” ujarnya.
Haedar pun mengimbau kepada seluruh komponen bangsa untuk mengamankan dan memastikan agar Pemilu 2024 terlaksana sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.
“Turunkanlah, satu tensi, hal-hal kontroversial yang membuat kita jadi kontraproduktif. Kedua, ide-ide yang membuat kita jadi pecah belah lagi. Dan lebih penting lagi ciptakan kondisi agar bangsa ini dalam perbedaan pilihan politik tetap bisa jadi kekuatan bersama,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan pemilihan gubernur tak perlu dilakukan secara langsung lantaran melelahkan dan tak sebanding dengan kewenangan.
Selain itu, kata Cak Imin, bisa jadi jabatan gubernur juga tak lagi dibutuhkan pada masa mendatang. Menurutnya, fungsi gubernur bisa digantikan kementerian.
Sementara Ketua MPR Bambang Soesatyo secara pribadi sepakat dengan gagasan Cak Imin. Politikus Golkar itu berpendapat gubernur sebaiknya ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
Bamsoet mengatakan dirinya bersama dengan beberapa pihak tengah mengkaji ulang wacana tersebut. Jika merujuk sejarah, gubernur dulu juga sempat dipilih oleh DPRD.
