Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani beserta jajaran bakal mengutamakan pemeriksaan 27 dari 69 pejabatnya yang berharta tak wajar. Hal ini dilakukan berdasarkan prioritas dan profil risiko pejabat tersebut.
Staf Khusus Kemenkeu Yustinus Prastowo mengatakan 27 nama akan menjadi prioritas pemeriksaan. Nantinya, pemanggilan 10 orang pejabat yang sudah dilakukan sejak Senin (6/3) bakal diselesaikan awal pekan ini. Sementara itu, sisanya sekitar 15-17 pegawai akan dilakukan pemanggilan sampai awal pekan depan.
“Dari 69 pegawai yang masuk kategori risiko tinggi, kami melihat 55 orang yang layak klarifikasi. Saat ini kami prioritaskan pada kurang lebih 27 pegawai. Jadi target kami ke yang high priority, ke yang sangat berisiko tinggi,” katanya di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (13/3).
Prastowo mengakui ada keterbatasan tenaga pemeriksa di Kemenkeu, terlebih ada kasus-kasus lain di luar 69 pejabat berharta tak wajar tersebut. Oleh karena itu, pihaknya memprioritaskan 27 nama yang jika dilihat dari profilnya paling menyimpang, ditambah adanya temuan indikasi lain.
“Kami beranggapan kalau ini kami selesaikan lebih dulu (pemeriksaan 27 pejabat Kemenkeu), pola atau modelnya bisa kami ketahui, kira-kira modus dan risiko seperti apa. Sehingga mempermudah untuk pemanggilan yang berikut-berikutnya,” ungkap Prastowo.
Selain itu, Kemenkeu juga akan meminta konfirmasi dan data terkait dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendukung pemeriksaan 27 pejabat tersebut. Harapannya, Kemenkeu bisa segera menyampaikan hasilnya ke publik setelah pemeriksaan dan tambahan informasi dari PPATK.
Prastowo menegaskan bahwa pemeriksaan 27 dari 69 pejabat Kemenkeu berharta tak wajar itu adalah tahap pertama. Setelah pemeriksaan selesai dan dilihat kesesuaiannya seperti apa, ia menegaskan Kemenkeu akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap nama-nama lain.
“Nanti kami cek dulu ya ke Inspektorat Jenderal (Itjen), tapi kalau arahan pimpinan kemarin, dari 69 itu kan yang layak klarifikasi ada 55. Saat ini top priority-nya kurang lebih 25 atau 27 yang akan kita tuntaskan dalam waktu dua minggu ini,” jelasnya.
“Untuk yang ini (pemeriksaan 27 pejabat Kemenkeu), kami minta informasi transaksi keuangan dan analisis supaya membantu Kemenkeu, profil-profil yang telah diselesaikan itu akan lebih sempurna ketika kita mendapat tambahan informasi dari PPATK. Secara bertahap kami sedang menyiapkan permintaan ke PPATK untuk itu,” tandas Prastowo.
Di lain sisi, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Awan Nurmawan Nuh mengatakan daftar 69 pegawai tersebut dihimpun berdasarkan data dua tahun, yakni 2020 dan 2021, kemudian dirangkum pada Juni 2022. Awan mengakui pemeriksaan selama dua tahun itu tidak bisa optimal lantaran pandemi covid-19.
“Saya bukan excuse, memang kita menyadari saat kondisi pandemi idealnya verifikasi itu fisik, nggak bisa Zoom (online), tapi bukan alasan. Beberapa sudah kita lakukan klarifikasi dan sebagainya. Terhadap beberapa pegawai yang risikonya merah, kita Itjen membentuk crash program,” jelasnya dalam konferensi pers di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (8/3).
Kemenkeu sejatinya sudah mengumpulkan hasil analitik. Itjen juga melakukan cek formal serta material terkait anomali harta kekayaan pegawai di internal Kemenkeu. Begitu ditemukan ketidakwajaran, Awan menyebut pihaknya mengecek lagi, mulai dari harta yang tidak dilaporkan hingga transaksi mencurigakan.
“Untuk LHK 2019 artinya yang dilaporkan 2020 itu ada 33 pegawai tidak clear. Untuk LHK 2020 atau pelaporan 2021 ada 36 pegawai tidak clear. Total ada 69 pegawai tidak clear. Selanjutnya akan kami panggil, klarifikasi, untuk dilakukan pemeriksaan,” kata Awan dalam konferensi pers, Rabu (3/1).
