Jakarta – Sedikitnya 50 orang tewas di Myanmar tengah pada Selasa, 11 April 2023, dalam serangan udara oleh militer pada sebuah acara yang dihadiri oleh oposisi pemerintahannya, menurut media dan anggota gerakan perlawanan lokal.
Mengutip penduduk di wilayah Sagaing, BBC Burma, Radio Free Asia (RFA), dan portal berita Irrawaddy melaporkan antara 50 hingga 100 orang, termasuk warga sipil, tewas dalam serangan itu.
Reuters tidak dapat segera memverifikasi laporan-laporan tersebut dan seorang juru bicara militer Myanmar berkuasa tidak menjawab panggilan telepon untuk meminta komentar.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta 2021, dengan serangan oleh tentara etnis minoritas dan pejuang perlawanan menentang kekuasaan militer, yang ditanggapi dengan serangan udara dan senjata berat, termasuk di wilayah sipil.
Seorang anggota Pasukan Pertahanan Rakyat setempat (PDF), sebuah milisi anti-junta, mengatakan kepada Reuters bahwa jet tempur telah menembaki sebuah upacara yang diadakan untuk membuka kantor lokal mereka.
“Sejauh ini, jumlah pasti korban jiwa belum diketahui. Kami belum dapat menemukan semua jenazah,” kata anggota PDF yang menolak diidentifikasi.
Setidaknya 1,2 juta orang mengungsi karena pertempuran pasca-kudeta, menurut PBB.
Insiden Selasa kemungkinan salah satu yang paling mematikan di antara serangkaian serangan udara sejak sebuah jet menyerang sebuah konser pada Oktober, membunuh setidaknya 50 warga sipil, penyanyi-penyanyi lokal dan anggota kelompok suku minoritas yang bersenjata di Negara Bagian Kachin.
Pemerintahan pro-demokrasi Myanmar dalam pengasingan, National Unity Government, mengutuk serangan itu, menyebutnya “contoh lain dari penggunaan kekuatan ekstrem (militer) yang membabi buta terhadap warga sipil”.
Bulan lalu, sekurangnya delapan warga sipil termasuk anak-anak terbunuh dalam serangan udara di atas sebuah desa di Myanmar sebelah utara, menurut sebuah kelompok HAM, pemberontak minoritas etnis dan media.
Militer membantah tuduhan internasional bahwa mereka telah melakukan kekejaman terhadap warga sipil dan mengatakan sedang memerangi “teroris” yang bertekad untuk mengacaukan negara.
Negara-negara Barat telah menjatuhkan sanksi pada junta Myanmar dan jaringan bisnisnya yang luas untuk mencoba menghentikan pendapatan dan akses senjata dari pemasok utama seperti Rusia.
