[Opini] Pemilu 2024; Wujudkan Pemilu Bermartabat

Oleh Musriadi, S.Sos. Penullis adalah Alumni Fakultas Administrasi Negara Universitas Jabal Ghafur (Unigha) Sigli.

Meski belum kentara, nuansa pemilu sudah menyelinap masuk ke sendi kehidupan masyarakat. Tebaran flyer (poster online) telah masuk ke tiap beranda pengguna sosial media di zaman serba digital ini, kontennya pun berupa muatan profil calon kontestan, pengalaman, serta rekam jejak pengabdian atau prestasi calon kontestan dan bahkan ada pula yang sudah turun bersua masyarakat secara langsung dalam upaya mendulang suara calon pemilih yang sedang diincar oleh si kontestan untuk menjadi jawara rakyat.

Tahun 2024 adalah catatan sejarah baru yang sedang dirancang bangun oleh bangsa Indonesia yaitu untuk pertama kali menyelenggarakan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden secara serentak. Gegap gempita itu disambut meriah oleh rakyat Indonesia, sejatinya pemilu sebagai medium konsolidasi politik bangsa menuju kepada hakikatnya demokrasi sebagai kedaulatan dari, oleh dan untuk rakyat, juga sebagai momentum rakyat menentukan pilihan terhadap pembaharuan pejabat publiknya yang akan menentukan arah kemajuan bangsa sebagaimana janji kemerdekaan, mewujudkan keadilah sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sepak terjang sejarahnya, Indonesia baru melaksanakan pemilu pertamanya pada Tahun 1955, Tahun 1971, 1982, 1989, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan Tahun 2019. Pengalaman telah mengantarkan Indonesia kepada gerbang yang lebih sempurna dalam berdemokrasi, bagaimana pemilu era orde lama, orde baru dan reformasi telah memberikan kecap rasa dalam kepemiluan, dan Tahun 2024 sebagai magnum opus-nya pemilu yang dilaksanakan oleh anak bangsa Indonesia.

Pemilu Bermartabat

Ya, perjalanan panjang bangsa ini selalu memuat catatan kronis dalam tiap perhelatan pemilu, politik uang mendominasi kompetisi sehingga seringnya yang memiliki modal besar /kapital yang menduduki jabatan amanat rakyat. Politik seperti itu telah menjadi ancaman yang sangat disadari oleh partai politik, penyelenggara dan pengawas (KPU dan Bawaslu) dan masyarakat itu sendiri. Betapa tidak, perilaku tersebut telah menuntunkan jalan kepada para politisi untuk terus mencuri atau menggarong uang negara (upaya balik modal dan mencari keuntungan berlebih), perilaku itu enggan untuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat dan kepada kemajuan bangsa.

Selain itu, kenangan pahit dalam konsolidasi kebangsaan telah tercoreng, Pemilu 2019 silam, narasi perpecahan sangat kental mengisi hari-hari panjang yang telah mengotori dan mencemari kemajemukan bangsa Indonesia. Meski setelah itu bersatunya dua kandidat yang bertarung, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Namun, narasi politik perpecahan telah merekam segalanya, rekonsiliasi politik tersebut tidak berjalan mulus dalam konsolidasi kebangsaan.

Optimisme mewujudkan pemilu bermartabat adalah kehendak nurani yang diingankan oleh semua elemen, namun keinginan tanpa adanya keterlibatan aktif didalamnya akan berjalan nihil. Butuh sinergitas mulai dari penyelenggara, pengawas, partai politik, pemilih, pemerintah, pegiat pemilu, media dan lainnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), martabat memiliki arti tingkat harkat kemanusiaan; harga diri. Manusia adalah sesempurna ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sedangkan menurut Emmanuel Kant (1804), martabat merupakan nilai yang melekat dalam diri manusia yang mendasari penghormatan terhadap manusia itu sendiri.

Dalam konteks kepemiluan, pemilu bermartabat dapat terlaksana dengan sempurna ketika ekosistem di dalamnya seperti pemerintah, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, peserta pemilu, kawula pers, serta masyarakat sebagai pemilih mendapatkan edukasi politik yang memadai dan matang dalam menentukan sikapnyanya (memilih) calon wakilnya yang mampu mengemban arah kemajuan dan kesejahteraan. Elemen yang ada dalam ekosistem tersebut harus mengedepankan komitmen bersama, kesungguhan untuk bersinergi demi kematangan dan kedewasaan kita dalam politik dan demokrasi.

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dalam Bab II pasal 3 yaitu prinsip penyelenggaraan pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hokum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien dalam upaya meminimalisir terjadinya prilaku malpraktek pemilu, cacat pemilu, manipulasi dan kecurangan pemilu.

Pemilu bermartabat merupakan akumulasi dari penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, ditandai dengan lahirnya kontestasi yang sehat tanpa persaingan politik ‘hitam’ yang hanya mementingkan kelompok tertentu. Dan rakyat harus memahami dan menyadari posisinya sebagai pemegang mandat kekuasaan tertinggi atau kedaulatan rakyat dalam menentukan dan meregenerasi calon pejabat publiknya. Dengan begitu, rakyat mengetahui bahwa ia memiliki harga diri, kesempatan dan hak untuk menentukan nasibnya di masa mendatang sehingga tidak membiarkan suaranya dijual murah kepada para politisi oportunis yang cenderung koruptif.

Rakyat selaku pemilih/ pemegang hak suara memiliki peran besar dalam merubah wajah demokrasi kita, ditunutut untuk lebih kritis dan selektif dalam menentukan calon wakilnya. Meski tiap agenda pemilu, rakyat selalu dihujani dengan tontonan visual pencitraan, kita harus menetapkan patron pilihan calon wakil rakyat yang lebih subtantif, atau merakyat. Dalam konteks Islam, memilih pemimpin itu berdasar pada leadership prophetic yaitu kepemimpinan yang didasarkan pada nilai-nilai yang dicontohkan oleh nabi dan rasul dengan mengikuti petunjuk Allah melalui pedoman hidup Al Quran.

Optimisme pemilu bermartabat harus selalu digaungkan, sebagai ikhtiar melahirkan para pemimpin yang peduli terhadap amanah rakyatnya. Pemilu 2024 menjadi momentum menentukan anggota legislatif berbagai tingkatan mulai dari DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI dan pemilihan senator DPD RI, serta eksekutif; Bupati, Gubernur dan Presiden RI.

Momentum baik itu harus disambut baik, dengan cara yang baik dan tentunya harapan baik pada Pemilu 2024 nanti melahirkan pemimpin atau wakil rakyat yang baik pula. Semoga.