Jakarta – Korea Utara mengkritik kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken baru-baru ini ke China sebagai “perjalanan mengemis” demi meredakan ketegangan kedua negara.
Dalam sebuah komentar yang disiarkan oleh kantor berita pemerintah Korut KCNA, analis hubungan internasional, Jong Yong Hak, mengatakan kunjungan Blinken itu bertujuan meredakan ketegangan Washington dan Beijing yang meningkat belakangan.
Menurut Jong, AS mulai “sadar” bahwa kebijakan AS anti-China selama ini justru menjadi bumerang bagi Negeri Paman Sam.
“Karena upaya untuk menekan dan menahan China dapat menjadi bumerang AS, memberikan pukulan fatal bagi ekonomi AS,” ucap Jong seperti dikutip Reuters pada Rabu (21/6).
“Singkatnya, aksi sampah menteri luar negeri AS baru-baru ini tidak dapat dinilai selain dari perjalanan mengemis yang memalukan dari provokator yang mengakui kegagalan kebijakan menekan China,” kata Jong menambahkan.
Pernyataan itu diutarakan Korut beberapa hari setelah Blinken melakukan lawatan langka ke Beijing dan bertemu petinggi China termasuk Presiden Xi Jinping.
Dalam lawatan itu, China juga menyinggung AS apakah ingin mendasari hubungan kedua negara dengan kerja sama atau konfrontasi. Saat bertemu Xi, Blinken menegaskan bahwa AS tak mendukung Taiwan merdeka.
Padahal, selama ini, AS “membiarkan” lawatan pejabat Negeri Paman Sam ke Taiwan yang kerap membuat Beijing marah lantaran dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap ambisi Taipei untuk merdeka.
Taiwan, yang disebut China sebagai wilayah pembangkang, memang kerap menjadi penyulut ketegangan Beijing dengan Washington.
Korut pun menyalahkan AS yang bertanggung jawab atas ketegangan regional yang meningkat akibat kebijakan “kompleks anti-China” lainnya.
Jong menyinggung pertemuan QUAD dengan Jepang, India dan Australia hingga pakta AUKUS dengan Inggris dan Australia sebagai salah satu kebijakan anti-China AS di kawasan.
“Ini adalah puncak dari standar ganda dan kelancangan khas AS untuk memprovokasi terlebih dahulu dan kemudian berbicara tentang apa yang disebut ‘kontrol yang bertanggung jawab atas perbedaan pendapat’,” kata Jong.
