Jakarta – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyinggung masalah di Myanmar, Palestina, hingga Afghanistan saat berpidato di Sidang Majelis Umum ke-78 PBB di New York, Amerika Serikat, Sabtu (23/9).
Berkaitan dengan Palestina dan Afghanistan, dalam pidatonya, Retno menekankan agar dunia tak menutup mata terhadap penderitaan rakyat kedua negara, terutama perempuan.
“Sudah terlalu lama, kita membiarkan saudara-saudari Palestina kita menderita. Indonesia tidak akan mundur sedikitpun dalam dukungan kami untuk negara Palestina,” ucap Retno.
“Di Afghanistan, Indonesia akan melakukan yang terbaik untuk membantu rakyat Afghanistan dan memastikan hak-hak perempuan dan anak perempuan dihormati, termasuk hak-hak mereka atas pendidikan,” tambahnya.
Konflik Israel vs Palestina tak pernah padam sejak pecah pasca Perang Dunia I silam. Konflik pun diperparah dengan berkobarnya perang Arab-Israel pada 1948.
Sejumlah negara sudah berupaya melerai perselisihan lewat solusi dua negara. Dengan ini, Palestina-Israel masing-masing akan berdiri sebagai dua negara merdeka yang berdaulat dan hidup berdampingan.
Kendati begitu, prospek tersebut belakangan kian redup seiring dengan peningkatan konflik di kedua wilayah.
Sementara itu, masalah di Afghanistan juga seakan tak bakal usai sejak taliban kembali berkuasa di negara itu. Serangkaian pembunuhan telah meneror warga sipil Afghanistan. Kelompok-kelompok ekstremis pun terus-menerus beroperasi di wilayah tersebut.
Seiring dengan itu, kaum perempuan dan anak-anak semakin dipandang rendah. Mereka tak diizinkan mengenyam pendidikan maupun bekerja di lembaga non-pemerintah.
Sementara berkaitan dengan Myanmar, Retno mengatakan krisis di negara itu menjadi salah satu fokus Indonesia dalam mendorong perdamaian dan kemakmuran global dan kawasan Asia Tenggara. RI sendiri saat ini menjadi ketua ASEAN 2023.
“Di Myanmar, implementasi Konsensus Lima Poin tetap menjadi acuan utama,” ucap Retno.
Retno menuturkan ASEAN hingga kini terus mendesak junta militer untuk menerapkan konsensus yang sudah disepakati dua bulan sejak kudeta pecah pada 2021 itu.
“ASEAN akan berusaha keras untuk memastikan rakyat Myanmar tidak dibiarkan sendirian,” tegas Retno.
