SABANG – Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) berupaya untuk mencari regulasi dalam rangkan mempermudah bagi pelaku usaha dalam kawasan Sabang yang selama ini menjadi kendala serius.
Zulfitri salah seorang pelaku usaha di kawasan Sabang, yang selama ini aktif memasukan gula dari Dumai, Riau ke Sabang.
Zulfitri mengakui, dalam satu bulan kebutuhan gula di Sabang sekitar 30 ton, proses ini harus memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Izin Edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
“Ini adalah gula yang disuplai dari Dumai ke Sabang, jika disuplai dari luar negeri minimal harus 900 ton untuk sekali jalan, sehingga para pelaku usaha ini akan mengalami kerugian besar dari segi biaya trasnportasi, apalagi dengan jumlah tersebut tidak akan habis dikonsumsikan di Sabang dalam jangka dua tahun, sementara gula cepat mencair dan expired,” ujar Zulfitri.
Ia berharap kepada BPKS untuk dapat membantu dan mencari regulasi yang tepat agar barang-barang yang masuk ke Kawasan Sabang mendapatkan izin disuplai ke luar wilayah kawasan bebas (daratan), hingga aktifitas perdagangan dapat berjalan lancar.
“Jika tidak, maka kebutuhan itu sangat kecil dan tidak mungkin dilakukan impor, selain gula ada juga beras, bawang, dan buah-buahan,” harap Zulfitri.
Menanggapi harapan para pelaku usaha, Kepala Pelayanan Terpatu Satu Pintu (PTSP) BPKS Hendra Setiawan mengatakan, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) akan membantu dan memfasilitasi serta mendapingi para pelaku usaha di kawasan Sabang untuk mengurus perizinan yang menjadi kewenangan instansi lain, seperti Izin Edar dan Standar Nasional Indonesia (SNI).
“Kita siap membantu dan memfasilitasi jika ada importir yang ingin mengurus perizinan, bahkan juga akan memfasilitasi dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Surveyor Indonesia. Ini merupakan bagian komitmen dan kewenangan BPKS dalam mempermudah perizinan,” ujarnya.
Plt. Kepala BPKS Sabang Marthunis, ST,. DEA menjabarkan, sebagaimana diketahui, selain Undang Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang Undang.
“Sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan pasal 9 ayat (4) dan (6), khusus untuk Kawasan Bebas Sabang Pemerintah memberikan pembebasan bea masuk, pembebasan pajak pertambahan nilai, pembebasan pajak penjualan atas barang mewah, dan pembebasan cukai dan pembebasan bea masuk Pemasukan barang konsumsi dari luar Daerah Pabean untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Sabang.”
“Selain Undang Undang Nomor 37 Tahun 2000, BPKS juga diperkuat dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 167 ayat (1) dan dengan diterbitkanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, maka khusus untuk Kawasan Sabang tidak diberlakukan kebijakan dan Pengaturan Impor hingga untuk kebutuhan Komoditi seperti gula dan beras bisa masuk ke Sabang, namun dengan kewajiban memenuhi unsur perlindungan konsumen atas barang yang diedarkan (Kesehatan, Keamanan, Keselamatan dan Lingkungan Hidup/K3L (Karantina, BPOM dan SNI) tetap diberlakukan di Kawasan Perdagangan Bebas Sabang,” jelas Marthunis.
“Semua ketentuan dan regulasi hukum tersebut tentunya bertujuan untuk memudahkan para importir melakukan aktifitas perdanganya di Kawasan Sabang dan dengan kewenangan yang ada, selama ini BPKS telah menfasilitasi para importir dan berupaya untuk memudahkan berbagai pelayanan yang dibutuhkan, dan hal itu akan terus dilakukan dengan tujuan untuk membantu para importir memenuhi kebutuhan masyarakat Kawasan Sabang.”
“Dengan kewenangan yang dimiliki oleh BPKS, terutama untuk aktivitas ekspor dan import, kami berupaya untuk memudahkan berbagai pelayanan perizinan dan fasilitas terkait bagi importir untuk memasukkan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun industri dalam Kawasan Sabang,” kata Plt Kepala BPKS Marthunis, ST, DEA.
