Jakarta – Indonesia dan China menyatakan bahwa mereka mendukung Palestina menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di tengah agresi Israel yang kian brutal di Gaza.
Pernyataan itu terungkap usai Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menerima kunjungan Menlu China Wang Yi di Gedung Kemlu di Jakarta, Kamis (18/4).
“Dan tadi dari Menteri Luar Negeri Wang Yi juga mengatakan bahwa RRT [Republik Rakyat Tiongkok/China], dalam hal ini Indonesia juga, akan mendukung penuh keanggotaan Palestina di PBB,” kata Retno saat konferensi pers di Gedung Nusantara, Kemlu RI.
Wang Yi juga menyampaikan pernyataan serupa.
“Pihak China mendukung Dewan Keamanan PBB sesegera mungkin menerima Palestina sebagai anggota resmi PBB,” ujar dia yang turut hadir dalam konferensi pers tersebut.
Dewan Keamanan PBB akan menggelar pemungutan suara soal status keanggotaan Palestina pada Jumat (19/4).
Menurut dokumen yang ditinjau Reuters pada Selasa, komite yang memeriksa persyaratan keanggotaan Palestina tak bisa mencapai konsensus.
Duta Besar Malta untuk PBB Vanessa Frazier juga mengatakan para anggota komite khusus tak bisa mencapai konsensus untuk memberikan keanggotaan penuh ke Palestina.
Malta merupakan salah satu anggota noon tetap DK PBB. Negara itu tengah menjadi ketua unit tersebut.
Untuk menjadi anggota penuh PBB, calon peserta harus mengantongi rekomendasi Dewan Keamanan dan keputusan Majelis Umum PBB.
Palestina mengajukan diri untuk menjadi anggota penuh PBB pada April lalu. Saat ini, status negara tersebut hanya sebagai pengamat tetap di PBB.
Palestina sempat mengajukan permohonan keanggotaan permanen pada 2011. Namun, negara itu memutuskan untuk tetap menjadi observer dalam beberapa waktu.
Negara dengan status pengamat permanen bisa berpartisipasi dalam sebagian besar pertemuan di PBB dan punya akses ke hampir semua dokumen terkait.
Namun, observer tetap tak punya hak untuk memilih atau voting.
Permohonan Palestina menjadi anggota penuh PBB muncul di tengah agresi Israel ke Gaza sejak tahun lalu.
DK PBB beberapa kali mengeluarkan resolusi yang merujuk ke penghentian kekuatan berlebih dan pembunuhan terhadap warga sipil di Gaza. Namun, Israel abai.
