BLANGPIDIE – Belum adanya kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Panwaslih Abdya terkait anggaran yang akan dihibah bisa berdampak terhadap tahapan Pilkada.
Hal ini disampaikan oleh Koordinator Cabang Barat Selatan Pimpinan Wilayah Pemuda Muslimin Indonesia Provinsi Aceh, Rahmadi pada rilis yang diterima awak media ini, Sabtu (06/07/2024).
Rahmadi meminta Pj Bupati melalui jajarannya agar duduk kembali dengan anggota ed hoc Panwaslih kabupaten dengan menyepakati pembiayaan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas Panwaslih.
“Rancangan pembiyaan yang sudah dirasionalkan tim Panwaslih dan yang disetujui oleh Pemda masih sangat besar selisihnya, untuk itu perlu dilakukan pembahasan kembali sehingga didapatkan kesepakatan,“ ucap Rahmadi.
Ia juga menambahkan, bahwa Pj Bupati bertanggungjawab untuk suksesnya Pilkada di Abdya, untuk itu Pj Bupati harus fokus untuk menyelesaikan perkara ini. Karna proses tahapan tentu tidak bisa dilakukan jika tidak ada pembiayaan.
”Jadi dengan ruang yang dibuka di Permendagri No 54 Tahun 2019 seperti pasal 10 poin b, dapat menjadi acuan pemda dalam penyesuaian anggaran kegiatan, Pilkada ini adalah perioritas untuk melahirkan pemimpin yang defenitif di Abdya,” papar Rahmadi.
Koordinator Barsela Pemuda Islam itu juga menyesalkan sikap menggebu dari LSM SaKA yang mengancam akan melaporkan anggota Panwaslih Abdya ke Dewan Kohormatan penyelenggara Pemilu (DKPP).
Menurut Rahmadi, seharusnya yang perlu dilakukan oleh lembaga-lembaga non Pemerintah seperti SaKA ini adalah meminta agar kedua pihak duduk dan membahas kembali sehingga ada kesepakatan bukan meminta mundur atau mengancam pelaporan.
”Bagaimana tahapan bisa terlaksana kalau kas kosong, pembedaan paradigma harus di islahkan kembali, bukan dengan mengancam salah satu pihak, terlepas orang SaKA beraktitas di Pemda, tapi dalam persoalan Pilkada harus saling mendukung demi terlaksana Pilkada secara lancar,” pungkas Rahmadi.
