Banda Aceh – Pengadaan empat unit kendaraan dinas yang menelan anggaran mencapai Rp 5,450 miliar di tengah defisit anggaran yang melanda APBK Banda Aceh merupakan kebijakan yang tak elok dan terkesan tidak peka akan situasi dan kondisi ekonomi masyarakat.
Hal itu diungkapkan Ketua DPD Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (Alamp Aksi) Banda Aceh, Musda Yusuf, Sabtu 15 Maret 2025.
Menurut Yusuf, seyogyanya Walikota Banda Aceh menunda terlebih dahulu pembelian mobil dinas mewah yang menelan milyaran, apalagi Pemko masih memiliki utang kepada pihak ketiga dan belanja transfer bantuan keuangan kepada pemerintah desa atau Alokasi Dana Gampong (ADG), termasuk pembayaran TPP ASN dan tunjangan tenaga kontrak.
“Jika pengadaan mobil dinas itu tetap dipaksakan, tentu jadi pertanyaan, Kemana hati nurani Walikota Banda Aceh?,”ujarnya.
Dia melanjutkan, utang Pemko Banda Aceh tahun anggaran 2024 diperkirakan mencapai Rp39,8 miliar dan proyeksi utang 2025 dengan kisaran Rp86 miliar. “Apakah pengadaan mobil ini adalah sebuah prioritas pemerintahan Illiza-Afdhal? Di saat anggaran terbatas, kebijakan pemerintah seharusnya diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat, bukan sekadar kenyamanan pejabat. Seharusnya Illiza-Afdhal belajar banyak dari kepala daerah lain termasuk di Aceh yang juga dilantik untuk periode yang sama dengan, namun kepala daerah tersebut memilih menolak pengadaan mobil dinas dan rela menggunakan mobil pribadi dalam menjalankan tugasnya, semata-mata demi efesiensi anggaran daerah sebagaimana yang sering disampaikan Presiden RI Bapak Prabowo Subianto,” ujarnya.
Yusuf melanjutkan, salah satu hikmah penting dari ibadah puasa ramadhan itu adalah mendidik rasa kepedulian kepada sesama, begitupun seorang pemimpin yang berpuasa hendaknya memupuk kepedulian terhadap rakyatnya. “Kita berharap Walikota Banda Aceh yang selama ini selalu menyampaikan syiar-syiar islami hendaknya terbuka mata hatinya di bulan ramadhan ini. Sehingga berkenan menolak pengadaan mobil dinas mewah milyaran rupiah dan lebih memilih mengalihkan anggaran besar tersebut untuk membantu masyarakat kecil. Semoga saja,” harapnya.
Kata Yusuf, hanya pemimpin yang tak punya nurani yang rela bermegah-megahan dengan memaksimalkan penggunaan fasilitas pemerintah, padahal di lain sisi kondisi keuangan daerah sedang memprihatinkan dan ekonomi masyarakat sedang sulit.
“Kali ini masyarakat akan lihat apakah Walikota Banda Aceh akan menggunakan hati nuraninya, atau kata-katanya selama ini tak lebih dari polesan lipstik pemanis bahasa. Semoga kebijakan Walikota Banda Aceh terkait polemik pengadaan mobil mewah milyaran rupiah ini semanis ungkapan kata-kata yang selama ini disampaikan ke publik,” sebutnya.
Selain itu, Yusuf juga menegaskan bahwa Alamp Aksi akan siap memantau dan mengawal kebijakan kinerja Pemko Banda Aceh, terutama yang berkaitan dengan persoalan transparansi penggunaan anggaran daerah dan indikasi-indikasi KKN.
“Sebagai element masyarakat, Kita akan terus memantau kebijakan-kebijakan Pemko Banda Aceh, kita juga siap turun ke jalan untuk aksi dan bahkan juga siap melaporkan ke pihak berwajib bahkan hingga ke kejagung dan KPK, apabila nantinya kita menemukan adanya indikasi praktek korupsi, kolusi dan nepoitisme (KKN) di tubuh Pemko Banda Aceh,” pungkasnya.
