Jakarta – Sejumlah pengusaha mengungkapkan kekesalannya kepada aksi premanisme yang dilakukan ormas (organisasi masyarakat), yang disebut sedikit demi sedikit telah menggerogoti bisnis mereka.
Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) Daniel Suhardiman terutama menyoroti praktik premanisme yang masih marak di lingkungan industri. Dia juga kesal karena pemerintah justru diam.
“Kami minta premanisme ini dihapus, premanisme di kawasan industri. Ini seharusnya pemerintah [tegas], masa kalah sama preman?” tegas Daniel dalam Diskusi Forum Wartawan Industri (Forwin) di Pomelotel, Jakarta Selatan, Kamis (17/4).
Menurut Daniel, permasalahan ormas preman sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh karenanya, pihaknya mengaku tak punya solusi apapun untuk mengatasi hal itu. Masalahnya, dia mengaku heran aparat penegak hukum juga terkesan kalah.
“Kalau (solusi) permasalahan ormas kami ndak bisa jawab, yang bisa jawab pemerintah sendiri. Poinnya adalah kenapa aparat bisa kalah sama ormas? Penegak hukum kenapa bisa kalah sama ormas? Masa pabrik harus pasang barikade di depan (gerbang)?” ucap Daniel.
Daniel mendorong pemerintah memikirkan cara efektif membasmi praktik premanisme ormas. Kata dia, pemerintah harus melindungi hak-hak para warga negara demi keberlangsungan industri di Tanah Air.
Sementara, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ian Syarif menilai masalah ormas dan premanisme sebetulnya bisa diselesaikan bersama. Menurut Ian, kuncinya adalah industrialisasi di tanah air harus benar-benar berjalan.
Ia mencontohkan ada masanya perusahaan tekstil kesulitan mencari buruh dengan standar gaji upah minimum regional (UMR) karena ramai pembajakan karyawan antar-pabrik.
Alhasil, pabrik harus memberi gaji di atas atau lebih tinggi 15 persen.
“Jadi, kita otomatis mesti bayar (gaji) di atas UMR, sekitar 15 persen. Itu masa-masa yang sangat indah untuk pekerja. Itu kondisi di mana orang gak mau jadi ormas. Bayangkan, kita sekarang dengan level edukasi di Indonesia rata-rata 8,5 tahun, otomatis yang bisa menerima (pekerja) itu adalah industri tekstil,” bebernya.
Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar sebelumnya juga berang dan mengeluhkan aksi premanisme ormas. Aksi premanisme ormas dianggap mengganggu keamanan, bahkan menghalangi aktivitas produksi di kawasan industri.
Beberapa pabrik di kawasan industri bahkan disegel ormas. Dampaknya juga menyasar kontainer pabrik yang tak bisa keluar. Ormas disebut melakukan demonstrasi untuk meminta ‘jatah’ dalam pembangunan atau aktivitas pabrik. Sejumlah investor telah melaporkan hal tersebut langsung kepada Presiden Prabowo.
Akan tetapi, sampai sekarang belum ada langkah konkret dan tegas dari pemerintah untuk membereskan ormas-ormas nakal tersebut.
