Jakarta- Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI melakukan terobosan untuk bersinergi dengan Ombudsman RI dalam pengelolaan pengaduan masyarakat dan pengaduan layanan publik. Ketua BAP Abdul Hakim menekankan bahwa kedua lembaga ini dapat bekerja sama dalam mengkoordinasikan upaya penanganan pengaduan masyarakat. Ombudsman RI, dengan mandatnya sebagai pengawas pelayanan publik, dapat berbagi data dan temuan pengaduan dengan BAP DPD RI, yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan publik di daerah.
“Sinergitas yang terjalin antara Ombudsman RI bersama DPD RI dalam upaya menciptakan tata kelola pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucap Ketua BAP DPD RI Abdul Hakim bersama Wakil Ketua BAP Ahmad Syauqi saat membuka rapat, di Gedung DPD RI, Senin (28/4/2025).
Pada Forum RDPU ini, BAP DPD RI mencatat kasus-kasus terjadinya mal administrasi dan pelanggaran wewenang yang terjadi pada masyarakat di daerah semakin meningkat kuantitasnya, namun belum bisa terselesaikan dan cenderung berlarut-larut. Hal ini akibat adanya tumpang tindih kebijakan, benturan kepentingan, regulasi yang tidak jelas, dan fokus lembaga eksekutif yang mengabaikan prioritas penyelesaian permasalahan di masyarakat.
“BAP DPD RI mendorong Ombudsman RI agar dapat melakukan monitoring lebih ketat terhadap lembaga dan kementerian serta stakeholders yang seharusnya mengambil tanggung jawab membuat kebijakan untuk segera menyelesaikan pengaduan dari masyarakat,” tukas Abdul Hakim.
Menanggapi hal itu, Anggota Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya dan Heri Susanto, sepakat bahwa sinergi antara BAP DPD RI dengan Ombudsman dalam penanganan pengaduan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan akuntabilitas pemerintah.
“Perlu dan sangat memungkinkan mekanisme kerjasama antara BAP DPD RI dan Ombudsman RI demi tercapainya pelayanan publik dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang lebih optimal dan efektif, namun masih harus dipilah sesuai kewenangan Ombudsman,” kata Anggota Ombudsman Dadan Suparjo.
Senada dengan itu, Anggota Ombudsman Heri Susanto mengungkapkan, kedua lembaga ini dapat bekerja sama dalam mengkoordinasikan upaya penanganan pengaduan masyarakat, terutama dengan adanya kantor perwakilan di daerah.
“Ini cukup strategis, DPD RI konsen ke arah politis dan Ombudsman ke teknis, dengan kordinasi antara Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi dengan Perwakilan Ombudsman daerah dapat menindaklanjuti laporan aduan masyarakat dengan lebih cepat,” tambah Heri Susanto.
Turut hadir perwakilan masyarakat yang mengadukan permasalahannya kepada BAP DPD RI, antara lain, Perwakilan Warga Desa Gedung Agung dan Desa Arahan Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan; Perwakilan Eks Karyawan Petrochina International Ltd dan Petrogas Ltd; Perwakilan Aliansi Masyarakat Papua-Papua Barat (Marga Malibela); Perwakilan Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Pengawas Penyelenggara Triaspolitika Republik Indonesia; dan Perwakilan Masyarakat Adat Pancai Pao, Tana Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.
