BLANGPIDIE – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya), melalui Komisi IV menyampaikan beberapa rekomendasi penting terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Abdya tahun 2024 dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRK kabupaten setempat.
Anggota Komisi IV DPRK Abdya, Dedi Saputra menyampaikan, bahwa rapat paripurna ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK yang dijalankan sesuai dengan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan.
Dedi mengatakan bahwa, kegiatan Panitia Khusus (Pansus) dilakukan dalam bentuk evaluasi terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Abdya.
“Evaluasi ini tidak semata untuk mencari kesalahan, tetapi ditujukan sebagai bentuk pengawasan konstruktif demi perbaikan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah,” katanya, Rabu (14/5/2025) di dalam rapat Paripurna.
Rekomendasi yang disampaikan Dedi meliputi berbagai sektor penting, mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, hingga keagamaan dan kelembagaan.
“Kami merekomendasikan Dinas Kesehatan agar menugaskan petugas piket dari Satpol PP atau Satpam di setiap Puskesmas rawat inap, demi meningkatkan keamanan pelayanan pada malam hari,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, distribusi obat dan alat kesehatan perlu ditinjau ulang agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing Puskesmas.
Lebih lanjut, Dedi menyebutkan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas yang rusak juga menjadi sorotan, termasuk penempatan tenaga operator komputer dan administrasi untuk menunjang pelayanan.
Ia juga mendorong pengalihan dokter umum dari RSUD Teuku Peukan ke Puskesmas karena Puskesmas tidak dapat merekrut dokter kontrak akibat regulasi BKN, sementara RSUD bisa.
“Dokter spesialis diminta lebih disiplin sesuai jam kerja yang ditetapkan. Sementara itu, RSUD Teuku Peukan segera memperbaiki sarana IGD, terutama kekurangan AC yang telah lama dikeluhkan,” pintanya.
Untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dedi meminta Kepala Dinas meningkatkan kompetensi guru serta pemerataan penempatan tenaga pengajar. Penyelamatan 22 sekolah yang terancam tutup karena kekurangan guru juga menjadi perhatian serius.
Selain itu, ia juga menyoroti distribusi bantuan sosial di bawah Dinas Sosial agar dilakukan pengawasan lebih ketat, memastikan sesuai dengan data penerima, serta menghindari tumpang tindih dan ketidaktepatan sasaran yang masih ditemukan di lapangan.
“Di sektor keagamaan, agar rehabilitasi plafon dan perbaikan kerusakan sarana pada Mesjid Agung Abdya dianggarkan dalam APBK 2026. Kegiatan buka puasa bersama dan takbir keliling tetap dilaksanakan pada Hari Raya Idul Fitri,” ajaknya.
Ia juga meminta pengadaan mobiler untuk quest house Mesjid Agung agar dapat dimanfaatkan maksimal.
“Sementara itu, Baitul Mal didorong untuk lebih aktif mempromosikan dan mensosialisasikan program-programnya seperti zakat, infak, beasiswa, dan bantuan melalui media,” katanya.
Untuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Komisi IV meminta agar pemerintah menganggarkan kegiatan sosial keagamaan agar terus berjalan secara berkelanjutan.
Rekomendasi yang disampaikan merupakan hasil dari metode wawancara dan pemantauan langsung oleh tim Pansus terhadap SKPK yang bersangkutan.
“Temuan-temuan yang diperoleh di lapangan telah dituangkan secara rinci untuk dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan pengambilan kebijakan ke depan,” ujar Dedi Saputra.
Sidang paripurna yang dihadiri anggota dewan dan perwakilan eksekutif itu menjadi forum penting dalam penguatan hubungan kelembagaan antara DPRK dan pemerintah daerah.
“Kami berharap rekomendasi yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti dengan serius oleh Pemkab Abdya, khususnya SKPK terkait, agar perbaikan pelayanan publik benar-benar dapat dirasakan masyarakat secara nyata,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, dengan disampaikannya laporan ini, DPRK melalui Komisi IV menegaskan komitmen dalam menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dan bertanggung jawab demi kemajuan Kabupaten Abdya.
