Jakarta – Sejumlah staf perempuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Kabul, Afghanistan, terpaksa berhenti bekerja setelah dikuntit dan dilecehkan oleh orang tak dikenal.
Sumber di setidaknya tiga badan PBB menuturkan kejadian tersebut terjadi pada akhir Mei lalu, melibatkan sekelompok pria tak dikenal dalam apa yang mereka gambarkan sebagai kampanye “pelecehan terkoordinasi”.
Dilansir dari The Independent, Jumat (6/6) para pria tersebut mengeluarkan ancaman pembunuhan secara gamblang kepada perempuan yang semuanya merupakan warga negara Afghanistan dan bekerja untuk lembaga internasional. Ancaman juga diarahkan kepada anggota keluarga laki-laki mereka.
Ancaman itu muncul karena ada keputusan yang dikeluarkan oleh otoritas Taliban pada April 2023, yang melarang perempuan bekerja di sebagian besar tempat di negara tersebut. Alasannya, hal itu bertentangan dengan interpretasi mereka terhadap hukum Syariah.
Keputusan tersebut menuai kritik dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang menyatakan larangan semacam itu tidak dapat diterima dan tidak masuk akal.
Salah seorang sumber PBB menuturkan detail ancaman pembunuhan tersebut. Kata dia, para perempuan yang bekerja untuk PBB dihentikan paksa di luar rumah kediamannya dan diancam dibunuh apabila masih melakukan pekerjaannya di keesokan hari.
“Orang-orang bersenjata yang mengikuti staf PBB selama dua hari juga memaksa kerabat laki-laki dengan todongan senjata untuk menghentikan anak perempuan, istri, atau saudara perempuan mereka bekerja. Mereka juga membuat rekaman video tentang jaminan paksa tersebut,” kata sumber tersebut kepada The Independent.
Masih menurut The Independent, para pemimpin Taliban di Kabul membantah bertanggung jawab atas ancaman tersebut.
“Beberapa staf perempuan warga negara [Afghanistan] Perserikatan Bangsa-Bangsa di ibu kota Afganistan, Kabul, telah menjadi sasaran ancaman oleh orang-orang tak dikenal terkait dengan pekerjaan mereka di PBB. Masalah ini telah disampaikan kepada otoritas Taliban yang mengatakan bahwa mereka sedang menyelidiki insiden ini,” kata Misi Bantuan PBB di Afganistan (UNAMA).
“Mengingat ancaman yang sangat serius ini, badan-badan, dana-dana, dan program-program PBB di Afghanistan telah melakukan penyesuaian operasional sementara untuk memastikan keselamatan dan keamanan para anggota staf, sambil terus berupaya untuk bekerja dalam mendukung rakyat Afghanistan,” sambungnya.
Protokol serupa yang melibatkan kerja dari rumah telah diterapkan oleh Program Pangan Dunia atau World Food Programme (WFP) PBB.
“Dalam sejumlah kesempatan baru-baru ini, staf perempuan yang bekerja untuk organisasi internasional di Kabul menghadapi intimidasi dan ancaman dari orang-orang tak dikenal yang memperingatkan mereka untuk tidak melapor ke kantor. Sebagai bentuk kehati-hatian, WFP telah menyarankan staf perempuan untuk sementara waktu bekerja dari rumah,” kata badan tersebut.
Badan pangan global tersebut juga mengatakan operasinya terus menjangkau keluarga-keluarga rentan yang dipimpin perempuan.
“WFP dan mitranya- termasuk staf perempuan- terus menjangkau puluhan ribu keluarga yang kelaparan dengan bantuan pangan, dengan memprioritaskan keluarga-keluarga yang paling rentan yang dikepalai perempuan. Perempuan terus mengambil hak-hak mereka di lokasi-lokasi distribusi dan tahun lalu WFP menjangkau hampir 10 juta perempuan dan anak-anak di seluruh Afghanistan,” lanjutnya.
Di bawah rezim misoginis Taliban, di mana perempuan dilarang berada di sebagian besar ruang publik dan berinteraksi dengan laki-laki di luar rumah tangga mereka, memiliki staf perempuan lokal terbukti penting bagi badan-badan internasional untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan.
Bantuan PBB disebut melayani sedikitnya 23 juta laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari total populasi sekitar 40 juta di Afghanistan.
Staf perempuan Afghanistan dianggap merupakan bagian inti dari operasi tersebut, mulai dari pengiriman makanan dan obat-obatan hingga menjalankan operasi umum.
“Sebagai akibat dari ancaman pembunuhan yang nyata, sebagian dari tenaga kerja kami tidak akan dapat lagi bepergian dengan bebas atau bekerja,” kata seorang pejabat di Kabul.
Kementerian Dalam Negeri Taliban mengungkapkan telah mengetahui laporan mengkhawatirkan tersebut.
“Kementerian Dalam Negeri memberikan jaminan penuh bahwa kami mengetahui adanya laporan tersebut dan tidak seorang pun berhak memperingatkan atau mengancam karyawan Perserikatan Bangsa-Bangsa, baik pria maupun wanita. Siapa pun yang melakukannya akan dihukum berat,” kata Kementerian Dalam Negeri Taliban.
