Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mendorong pemerintah Indonesia untuk mendesak Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mengambil langkah dalam konflik Timur Tengah.
Said mengatakan, Sekjen PBB dapat menggunakan artikel 99 dari Piagam PBB, di mana Sekjen PBB memiliki kewenangan untuk menyampaikan peringatan terhadap ancaman perdamaian dan keamanan dunia kepada Dewan Keamanan PBB.
“Dengan demikian Sekjen PBB dapat mengusahakan pertemuan Dewan Keamanan PBB atas inisiatifnya agar Dewan Keamanan PBB mengambil langkah kongkrit untuk resolusi konflik di Timur Tengah,” kata Said dalam rilis resmi, Sabtu (14/6).
Said menjelaskan, Israel yang terakumulasi telah ribuan kali melakukan serangan di enam negara seperti Palestia, Libanon, Iran, Yaman, Suriah, dan Irak hingga saat ini tidak mendapat sanksi apapun dari PBB. Terbaru, Israel menyerang fasilitas nuklir Iran.
Menurutnya, serangan sepihak Israel ini bertentangan dengan pasal 4 paragraf 2 Piagam PBB, sedangkan Iran merupakan negara berdaulat dan memiliki hak hukum internasional. Tindakan Israel dinilai berpotensi memicu perang nuklir di kawasan Timur Tengah, dan berdampak masif terhadap kemanusiaan.
Untuk menghindari eskalasi konflik lebih luas dan mematikan yang dapat mengganggu perdamaian dunia, dan menghindarkan kejahatan terhadap kedaulatan negara dan kemanusiaan, Said menyampaikan ada beberapa langkah yang bisa ditempuh Indonesia.
Selain mendesak Sekjen PBB, pemerintah juga dapat mengingatkan pemilik hak veto untuk menggunakan hak veto pada Dewan Keamanan PBB dengan lebih selektif dan tidak bertentangan dengan semangat berdirinya PBB, yakni untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia.
Lalu, Indonesia bisa bersama-sama dengan negara-negara konferensi Islam dan ASEAN mendesak dikeluarkannya Israel dari keanggotaan PBB melalui Sidang Majelis Umum.
Langkah selanjutnya, mengajak negara-negara konferensi Islam dan ASEAN melalui PBB untuk memberikan sanksi ekonomi secara langsung kepada Israel, dan atau memutuskan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Israel sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan, dan kedaulatan.
“Dalam jangka panjang, pemerintah dapat mengajukan peta jalan damai, khususnya di Timur Tengah kepada Majelis Umum, Dewan Keamanan dan Sekjen PBB sebagai proposal perdamaian di Timur Tengah,” pungkas Said.
