SIGLI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie dari Partai Demokrat, Alkautsar menyoroti pra-pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) mulai dari KUA-PPAS hingga ditetapkan menjadi qanun APBK Pidie tahun 2025 yang selama ini terkesan kurang maksimal.
Menurut Alkautsar, proses pembahasan anggaran yang jumlahnya tidak sedikit adalah hal yang harus dilakukan dengan maksimal, telaah yang mendalam dan filterisasi yang konperehensif dan mengacu kepada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pidie 2025-2029 agar anggaran tersebut mampu menyentuh dan menyelesaikan persoalan masyarakat.
“2 triliun lebih, bukan angka yang kecil, TAPD dalam menyiapkan draft KUA PPAS harus patuh pada Visi dan Misi Bupati Pidie dan RPJMD. Janji politik Bupati Pidie terhadap rakyat harus kita kawal agar terealisasi dalam APBK 2026 nanti,” kata Alkautsar kepada awak media dalam rilis resminya, Senin 23 Juni 2025.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pidie juga harus mengedepankan azas keadilan dan skala prioritas seperti memperhatikan usulan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) di tingkat kecamatan yang sudah diusulkan tiap tahun oleh pihak gampong dan kecamatan.
Akuinya, selama ini, jika kita simak dengan seksama agenda dinas-dinas cenderung copy-paste setiap tahunnya, perlu adanya kreatifitas dan inovasi serta etos kerja yang mumpuni dalam mengurus pemerintahan.
Dalam pembahasan anggaran sebelumnya target pendapatan begitu rendah bahkan ada dinas yang menetapkan target dibawah realisasi ditahun sebelumnya, ini aneh tapi nyata. Padahal sejatinya, target pendapatan itu minimal setara dengan realisasi tahun sebelumnya atau bahkan lebih tinggi.
Jangan sampai dalam agenda perangkat kerja atau dinas justru tidak termaktub agenda visi dan misi Bupati Pidie dan Wakil Bupati Pidie, hanya pemborosan anggaran atau kegiatan yang bersifat kepentingan TAPD atau dinas semata.
Hanya ada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pidie, jangan sampai ada penumpang gelap alias tipu-tipu yang secara terus menerus memanfaatkan anggaran untuk kepentingan lain yang merugikan daerah.
“Saya hanya ingin menyampaikan kepada Bupati, ini kesempatan yang baik, membahas anggaran secara eksplisit hingga outputnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat dan kepada TAPD untuk lebih fokus dan serius pada visi misi dan RPJMD Pidie,” tutupnya.[Mul]
