[Opini] Perbedayaan Melalui Pendekatan Bottom-Up dalam Mengatasi Kemiskinan Nelayan Pesisir

Oleh Idaman Syahputra Caniago. Penulis adalah mahasiswa dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Luasnya wilayah laut menjadikan negeri ini kaya akan potensi di bidang perikanan. Namun, ironisnya, sebagian besar masyarakat nelayan justru hidup dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Berdasarkan data dari BPS tahun 2014, tercatat 23,79% rumah tangga nelayan laut dan 24,98% rumah tangga nelayan perairan umum berada dalam kategori miskin. Menurut Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, sekitar 2,7 juta nelayan di tanah air menyumbang 25% terhadap angka kemiskinan nasional. Ketimpangan ini menjadi ironi hidup dalam kekayaan sumber daya, namun tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan.

Beberapa waktu lalu dalam sebuah diskusi kelas, seorang mahasiswa dari wilayah pesisir, sebut saja namanya Dian, mengajukan pertanyaan, “Daerah saya kaya akan hasil laut, tapi bagaimana agar masyarakatnya bisa hidup sejahtera? Bagaimana sistem pengelolaannya? Bahkan saya sendiri menghindari makan udang dan beberapa jenis ikan karena mahal harganya.” Saya sempat terdiam mendengar pernyataannya. Bagaimana mungkin anak dari keluarga nelayan yang sehari-hari menangkap udang, ikan, dan gurita tidak mampu mengonsumsi hasil laut tersebut? Pertanyaan ini membuka kesadaran kita akan persoalan struktural dalam tata kelola sumber daya kelautan. Di tengah harga kebutuhan pokok yang terus melonjak, nelayan harus menyiapkan modal besar untuk biaya operasional melaut. Tak jarang mereka terjebak dalam siklus utang untuk menutup kebutuhan harian yang tidak pernah cukup dari hasil melaut.

Mayoritas nelayan tradisional di Indonesia masih sangat bergantung pada hasil tangkapan ikan dari alam secara langsung. Minimnya pemanfaatan teknologi modern membuat mereka sangat rentan terhadap berbagai risiko, seperti perubahan musim, pergeseran cuaca, lokasi tangkap yang tidak pasti, fluktuasi harga ikan, dan hasil tangkapan yang sering kali tidak menentu. Situasi ini menyebabkan pendapatan nelayan kerap tidak sebanding dengan biaya operasional. Kondisi ini cukup bisa dimengerti, sebab masih banyak nelayan yang hanya mengandalkan naluri dan pengalaman saat melaut, berbeda dengan nelayan modern yang menggunakan alat-alat teknologi tinggi sehingga lebih efisien dan terencana.

Sektor perikanan merupakan tulang punggung perekonomian bagi jutaan rumah tangga. Aktivitas perikanan meliputi serangkaian proses pemanfaatan sumber daya air, mulai dari penangkapan, budidaya, pengolahan hasil, hingga pemasaran. Wilayah laut Indonesia memiliki zona litoral dan sublitoral (neritik) yang sangat luas, menjadikannya modal besar dalam mendorong kegiatan ekonomi seperti budidaya ikan, teripang, dan jenis avertebrata serta Crustacea seperti lobster dan kepiting. Namun, potensi luar biasa ini tidak serta-merta mampu mendongkrak taraf hidup masyarakat jika tidak dibarengi dengan pengelolaan yang efektif dan peningkatan kemampuan sumber daya manusianya.

Pemerintah sebenarnya telah lama menunjukkan perhatian terhadap pemberdayaan masyarakat nelayan, khususnya mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Beragam program telah digulirkan dengan dana yang cukup besar. Namun sayangnya, banyak program tersebut masih menerapkan pola top-down, di mana masyarakat hanya menjadi objek penerima, bukan pelaku aktif dalam setiap tahapan program. Akibatnya, efektivitas dan keberlanjutan program tidak selalu tercapai. Dalam kerangka pemberdayaan masyarakat, pendekatan bottom-up seharusnya menjadi landasan utama. Pendekatan ini menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi, karena masyarakatlah yang paling memahami kondisi serta tantangan yang mereka hadapi di wilayahnya.

Di sinilah pentingnya peran pemerintah sebagai fasilitator yang tidak hanya menyediakan bantuan dana atau sarana, tetapi juga membangun jejaring kolaboratif dengan para akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan kolaborasi ini adalah agar program pemberdayaan memiliki dampak yang lebih besar dan peluang keberhasilan yang lebih tinggi. Peningkatan kapasitas nelayan bisa dilakukan melalui kegiatan penyuluhan secara berkala, pembentukan kelembagaan ekonomi nelayan, pelatihan penggunaan teknologi perikanan, serta proses evaluasi yang menyertakan mereka sebagai bagian aktif. Langkah-langkah semacam ini akan membentuk kesadaran dan kemampuan bagi nelayan untuk mengatasi persoalan sosial ekonomi mereka secara mandiri. Nelayan tidak lagi hanya menjadi penerima, melainkan agen perubahan dalam pembangunan wilayah pesisir. Oleh karena itu, pemberdayaan nelayan berbasis pendekatan partisipatif atau bottom-up bukan sekadar pilihan alternatif, melainkan sebuah keharusan demi mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan yang berkelanjutan. []