Banda Aceh – Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk tidak menjual produksi karet mentah Aceh keluar daerah agar manfaatnya lebih optimal secara ekonomi untuk wilayah itu.
“Produksi karet Aceh terutama dari wilayah barat dan selatan tidak boleh lagi dijual dalam bentuk bahan mentah ke luar daerah. Kita harus mengolahnya di sini, agar manfaatnya langsung dirasakan oleh warga Aceh,” kata Kepala Distanbun Aceh, Cut Huzaimah di Banda Aceh, Rabu.
Imbauan larangan tersebut seiring dengan kehadiran pabrik pengolahan karet di Aceh Barat yang telah siap mengelola bahan baku karet untuk kepentingan ekonomi rakyat Aceh.
Sebelumnya, Direktur Utama Arsari Group yang juga adik kandung Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo bersama Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan Bupati Aceh Barat, Tarmizi telah meresmikan pabrik karet remah milik PT Potensi Bumi Sakti (PBS) di Aceh Barat, Selasa (8/7).
Pabrik karet ini berdiri di atas lahan seluas 25 hektare dan mampu mengolah hingga 2.500 ton karet kering per bulan. Pembangunan pabrik itu memakan waktu hampir 12 tahun.
Adapun kapasitas mesin yang saat ini terpasang di pabrik tersebut, dapat mengolah 10 ton karet basah per jam atau lima ton karet kering per hari.
Cut Huzaimah mengatakan, kebijakan menahan bahan baku karet agar tidak keluar dari Aceh adalah langkah strategis untuk mendukung hilirisasi industri, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat di sekitar sentra produksi karet.
“Kita sudah punya pabrik karet di Aceh Barat, kenapa bahan bakunya harus dijual ke luar? Ini kesempatan kita untuk membangun ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja dan memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat Aceh,” ujarnya.
Cut menambahkan, kehadiran pabrik karet ini merupakan tonggak penting bagi Aceh dalam membangun industri berbasis komoditas lokal.
Selain menciptakan lapangan kerja bagi ribuan masyarakat sekitar, pabrik tersebut juga menjadi model percepatan hilirisasi di sektor-sektor lain.
Dirinya juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung keberlanjutan pabrik ini. Keamanan dan stabilitas harus dijaga agar iklim investasi di Aceh tetap kondusif.
“Jika bahan baku terus dibiarkan keluar, maka Aceh hanya akan menjadi penyedia bahan mentah tanpa menikmati nilai tambah industrinya,” katanya.
Ia menambahkan, imbauan tersebut sejalan dengan visi nasional tentang hilirisasi industri yang menekankan pentingnya mengolah hasil bumi di daerah asal, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena, praktik ekspor bahan mentah yang selama ini terjadi dinilai merugikan daerah penghasil dan membuat Aceh kehilangan potensi pendapatan yang besar.
Distanbun Aceh, lanjut dia, segera menyusun strategi untuk mengintegrasikan rantai pasok industri karet di Aceh agar lebih efisien dan kompetitif.
Kemudian, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan lintas sektor dan mendorong adanya regulasi pendukung supaya seluruh rantai produksi karet di Aceh berjalan terintegrasi dari hulu ke hilir.
“Kita harus pastikan agar kebijakan ini berjalan dan seluruh ekosistem industri karet di Aceh bisa tumbuh optimal untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.
Sebelumnya, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Timur mencatat produksi karet di kabupaten itu pada 2024 mencapai 15,895 ribu ton dengan luas tanaman karet mencapai 23.545 hektare.
“Produksi karet pada mencapai 15,895 ribu ton dengan lahan seluas 23.545 hektare,” kata Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Timur Murdhani pada akhir Januari 2025.
Ia mengatakan dari luas lahan tanaman karet 23.545 hektare, 3.386 hektare di antaranya belum menghasilkan. Sedangkan 17.383 hektare telah menghasilkan dan 2.276 hektare lainnya dengan tanaman karet rusak.
“Untuk jumlah petani kebun karet sendiri mencapai 12.702 orang. Dan kebunnya tersebar di sejumlah kecamatan di Aceh Timur, antaranya Rantau Pereulak, Indra Makmur, Peunarun, dan lainnya,” katanya.
