Banda Aceh – Fraksi Partai Demokrat DPR Aceh menyatakan dukungan penuh terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2025–2029, yang resmi ditetapkan dalam sidang paripurna DPRA, Kamis (21/8).
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Aceh, Arif Fadillah, S.I.Kom., M.M, menegaskan bahwa dokumen RPJMA 2025-2029 bukan sekadar kelengkapan administratif, melainkan kompas strategis untuk menjawab tantangan riil dan struktural yang dihadapi Aceh.
”RPJMA harus menjadi fondasi untuk mewujudkan Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Fraksi Partai Demokrat menilai Aceh masih menghadapi masalah mendasar, mulai dari angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi, ketimpangan pembangunan kota-desa, hingga tantangan pemanfaatan sumber daya alam dan sektor pariwisata.
Dalam sikap akhirnya, Fraksi Demokrat menekankan beberapa poin penting:
1. Partisipasi masyarakat wajib diperkuat dalam implementasi RPJMA 2025-2029 mengingat Dana Otonomi Khusus akan berakhir pada 2027 dan fiskal daerah belum sepenuhnya mandiri.
2. Pengentasan kemiskinan berbasis gampong dengan pemanfaatan dana otsus dan dana desa secara tepat sasaran, termasuk pemberdayaan ekonomi lokal di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
3. Peningkatan layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur untuk membuka isolasi daerah.
4. Penciptaan lapangan kerja berkelanjutan, terutama melalui peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan generasi muda Aceh.
Fraksi Partai Demokrat juga mengapresiasi langkah Kementerian Ekonomi Kreatif serta komunikasi yang terus dibangun Ketua Partai Demokrat Aceh dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendukung percepatan pembangunan Aceh.
“Keberhasilan RPJMA akan sangat bergantung pada komitmen kita semua. Fraksi Partai Demokrat percaya, dengan kebersamaan dan kerja keras, cita-cita mulia membangun Aceh yang lebih baik dapat terwujud,” tutup Arif Fadillah.[]
