Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni angkat suara soal pendapatan bersih anggota DPR hingga Rp100 juta yang jadi sorotan dan kritik publik baru-baru ini.
Sahroni memahami bahwa anggota DPR merupakan pejabat publik yang digaji masyarakat. Namun, menurutnya, pendapatan itu kembali ke masyarakat lewat program dan bantuan di daerah pemilihan (dapil) mereka masing-masing.
“Kita anggota DPR ini sangat menyadari bahwa kita merupakan pejabat publik yang digaji oleh masyarakat, dan pada akhirnya uang tersebut akan kembali ke masyarakat. Melalui apa? Salah satunya program kerja dan berbagai bantuan sesuai aspirasi masyarakat di dapil,” kata Sahroni dalam keterangannya, Rabu (20/8).
Sahroni mencontohkan dirinya yang terpilih dari dapil DKI Jakarta III meliputi Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Menurutnya, masalah banjir selama ini menjadi persoalan utama yang sering dikeluhkan warga di dapilnya.
“Contoh, untuk di dapil saya salah satu masalah yang kerap muncul adalah banjir. Ya selanjutnya tim saya akan membentuk program-program terkait membantu dan menanggulangi banjir,” kata dia.
Masalahnya, kata dia, tidak semua anggota DPR mempublikasikan kegiatan mereka di media sosial. Namun ia meyakini masyarakat tetap merasakan manfaat program yang dijalankan wakilnya di parlemen.
“Ya ibarat tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Tapi saya yakin kok, kalau ditanya ke masyarakat di dapilnya masing-masing, pasti merasakan program dan bantuan dari anggota dewan terpilihnya,” ujar Sahroni.
Sejumlah pihak melayangkan kritik terhadap pendapatan anggota DPR yang mencapai lebih dari Rp100 juta setiap bulan. Padahal, kinerja mereka selama ini kerap menjadi sorotan.
Meski gaji pokok relatif kecil, namun secara keseluruhan angkanya bisa berkali-kali lipat ditambah tunjangan dan fasilitas. Mulai dari tunjangan kehormatan, jabatan, dana reses, hingga tunjangan rumah.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengungkapkan uang yang diterima anggota DPR setiap bulan sudah sangat besar, belum lagi jika dihitung tunjangan reses dan dana aspirasi.
Kata dia, DPR mempunyai lima kali masa reses dalam setahun. Jumlah uangnya disebut tidak main-main.
“Di periode lalu, Krisdayanti (anggota DPR Fraksi PDIP) menyebut angka Rp450 juta yang diberikan lima kali dalam setahun. Terus ada juga dana reses yang diberikan sebanyak delapan kali dengan total 140 juta. Keterangan yang disampaikan Krisdayanti mungkin tidak sangat valid, tetapi informasi uang masuk itu tentu nyata,” ujar Lucius kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/8).
Namun, Wakil Ketua DPR Adies Kadir membantah ada kenaikan tunjangan. Dia menyebut DPR periode baru hanya mendapat tunjangan rumah sebesar Rp50 juta sebabai pengganti fasilitas rumah yang kini sudah ditiadakan.
“Yang ada memang hanya tunjangan perumahan yang sudah dianggarkan sejak tahun lalu, itu karena rumah dialih fungsikan oleh Sekretariat Negara,” ujarnya.
