Jakarta – Pengakuan resmi negara Palestina oleh Inggris, Kanada, dan Australia memicu respons keras dari para menteri sayap kanan Israel. Mereka menuntut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk segera melakukan aneksasi wilayah Tepi Barat.
Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir menyatakan bahwa langkah pengakuan tersebut harus dibalas dengan penerapan kedaulatan Israel di wilayah yang ia sebut sebagai “Yudea dan Samaria”. Ia berencana mengajukan proposal ini dalam sidang kabinet mendatang.
“Pengakuan oleh Inggris, Kanada, dan Australia atas negara Palestina… membutuhkan tindakan balasan segera: penerapan kedaulatan yang cepat di Yudea dan Samaria dan pembubaran penuh Otoritas Palestina,” kata Ben Gvir dalam sebuah pernyataan.
Senada dengan Ben Gvir, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich juga mendesak aneksasi Tepi Barat. Melalui media sosial X, ia menegaskan bahwa Israel tidak lagi berada di bawah kendali negara-negara lain.
“Masa-masa ketika Inggris dan negara-negara lain menentukan masa depan kita sudah berakhir. Mandat telah berakhir, dan satu-satunya respons terhadap langkah anti-Israel ini adalah kedaulatan atas tanah air bersejarah orang-orang Yahudi di Yudea dan Samaria, dan menghapus selamanya kebodohan negara Palestina dari agenda,” tulis Smotrich, seperti dilansir AFP.
Ia pun mendesak Netanyahu untuk segera mengambil tindakan. “Tuan Perdana Menteri, waktunya sekarang dan ada di tangan Anda,” tambahnya.
Bergabung dengan Inggris, Kanada dan Australia telah secara resmi mengakui kenegaraan Palestina, menjelang pertemuan Majelis Umum PBB pekan ini.
Pengakuan ini muncul di tengah rencana Israel untuk memperluas permukiman di Tepi Barat yang diduduki dan mengintensifkan perangnya di Gaza, Palestina.
Dalam sebuah pernyataan, Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan pengakuan negara Palestina dan “menawarkan kemitraan kami dalam membangun janji masa depan yang damai bagi negara Palestina dan negara Israel.”
Carney menambahkan bahwa pemerintah Israel secara “sistematis bekerja untuk mencegah prospek negara Palestina agar tidak pernah bisa didirikan.”
“Mengakui Negara Palestina, yang dipimpin oleh Otoritas Palestina, memberdayakan mereka yang mencari hidup berdampingan secara damai dan mengakhiri Hamas. Ini sama sekali tidak melegitimasi terorisme, atau menjadi hadiah untuk itu,” kata Carney, seperti dilansir Al Jazeera, Minggu (21/9).
Pada saat yang sama, Australia juga mengumumkan pengakuan kenegaraan Palestina. Dalam pernyataan oleh Perdana Menteri Anthony Albanese, Australia mengatakan pengakuannya, bersama Kanada dan Inggris, adalah bagian dari upaya internasional untuk solusi dua negara.
Pengakuan dari Kanada dan Australia ini dikoordinasikan dengan Inggris, di mana Perdana Menteri Keir Starmer mengumumkan pengakuan resmi negaranya terhadap negara Palestina tak lama setelah pengumuman dari Ottawa dan Canberra.
Starmer mengatakan pengakuan itu akan “menghidupkan kembali harapan untuk perdamaian bagi Palestina dan Israel, dan solusi dua negara.”
