Jakarta – Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair dikabarkan mencalonkan diri untuk memimpin pemerintahan transisi Gaza pascaperang.
Mengutip The Guardian, usulan tersebut didukung oleh Amerika Serikat (AS).
Dalam usulan tersebut, Blair akan memimpin sebuah badan bernama Otoritas Transisi Internasional Gaza (GITA). Otoritas ini akan memiliki mandat untuk menjadi ‘otoritas politik dan hukum tertinggi’ di Gaza selama lima tahun.
Menurut laporan Times of Israel, rencana tersebut dimodelkan berdasarkan pemerintahan yang awalnya mengawasi transisi Timor Leste dan Kosovo menuju status negara.
Proposal tersebut menunjukkan bahwa GITA pada awalnya ditempatkan di el-Arish, Mesir, yang berdekatan dengan perbatasan selatan Gaza. Perlahan, GITA akan memasuki wilayah Gaza dengan didampingi pasukan internasional yang didukung PBB.
Masih berdasarkan rencana yang sama, warga Palestina tidak akan dipaksa meninggalkan wilayah tersebut.
Jika disetujui, Blair akan memimpin sekretariat yang beranggotakan hingga 25 orang dan memimpin dewan beranggotakan 7 orang.
Kendati begitu, Blair sangat dibenci oleh warga Palestina. Blair dianggap telah menghalangi upaya mereka untuk mencapai status kenegaraan.
Hingga saat ini, belum ada kesepakatan pasti soal apakah Blair akan menjalankan pemerintahan Palestina atau tidak.
Blair telah menjadi bagian dari pertemuan akhir Agustus yang dipimpin Presiden AS Donald Trump untuk membahas perang Israel di Gaza dan rencana pascaperang di wilayah tersebut.
