MEULABOH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,5 miliar untuk merehabilitasi gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) di Jalan Nasional, Meulaboh. Anggaran ini dialokasikan sejak tahun 2023 hingga 2025.
Menurut Edy Juanda, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Aceh Barat, alokasi dana tersebut mencakup rehabilitasi gedung, pemasangan interior, dan penyediaan sarana di Gedung MPP Aceh Barat. Langkah ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi publik.
Kehadiran MPP ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Aceh Barat dalam melaksanakan amanah Perpres Nomor 89 Tahun 2021 tentang Mall Pelayanan Publik, yang bertujuan untuk mengintegrasikan pelayanan demi meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan bagi masyarakat.
Detail Pembangunan dan Operasional MPP
Edy Juanda menjelaskan bahwa pembangunan MPP dimulai sejak 2023 dan dilakukan secara bertahap dengan total biaya sekitar Rp6,5 miliar. Gedung MPP ini memiliki empat lantai, di mana lantai satu dan dua digunakan untuk pelayanan publik, lantai tiga untuk kantor DPMPTSP Aceh Barat, dan lantai empat atau rooftop akan digunakan sebagai kantin dan sarana ibadah atau mushala.
MPP Aceh Barat telah mulai beroperasi secara terbatas sejak 6 Oktober 2025 dan rencananya akan diresmikan pada 15 Oktober 2025. Grand launching akan dilakukan oleh Menteri PANRB pada triwulan IV tahun 2025, menjadikannya MPP ke-9 di Aceh dan ke-290 di Indonesia.
Instansi dan Pelayanan di MPP
Di MPP Aceh Barat, telah bergabung 19 penyelenggara pelayanan, termasuk delapan instansi vertikal dan pemerintah provinsi seperti Kejaksaan Negeri Aceh Barat, Pengadilan Negeri Meulaboh, Kantor Imigrasi Meulaboh, KPP Pratama Meulaboh, serta BPOM Banda Aceh. Selain itu, juga terdapat layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan PT Taspen, serta delapan organisasi perangkat daerah lainnya.
