BLANGPIDIE – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) menggelar rapat paripurna penutupan pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026, Selasa (21/10/2025).
Rapat dibuka langsung oleh Ketua DPRK Abdya Roni Guswandi didampingi oleh Wakil Ketua I Tgk Mustiari dan Wakil Ketua II Nurdianto.
Turut hadir Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Amrizal S.Sos, Kejari Abdya Bima Yudha Asmara SH MH, Perwakilan Polres IPDA Munawir Jakfar, Dandim 0110 diwakili Kapten Inf Razali Yoga, Ketua MPU Tgk Muhammad Dahlan, Plt Sekwan Edy Daryanto,Para Asisten, SKPK, Camat serta lainnya.
Rapat juga dihadiri seluruh anggota dewan. Kesempatan itu, tiga fraksi menyampaikan pandangan umumnya terhadap rancangan KUA-PPAS tersebut.
Dalam rapat itu, masing-masing fraksi memberikan masukan dan dukungan agar arah kebijakan anggaran tahun 2026 lebih tepat sasaran dan berpihak kepada masyarakat.
Salah satu yang menonjol adalah pandangan dari Fraksi Abdya Maju. Ketua Fraksi Abdya Maju, Dedi Saputra menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Bupati Abdya, Dr. Safaruddin, atas upayanya mengusulkan Abdya sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Aceh tahun 2027 mendatang.
“Kami memberikan apresiasi dan dukungan kepada Bupati Abdya atas kerja keras dan komitmennya dalam membawa daerah ini menjadi tuan rumah MTQ tingkat provinsi,” ujar Dedi Saputra dalam sidang tersebut.
Selain itu, Fraksi Abdya Maju juga mengapresiasi langkah Bupati dalam menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat dan DPR RI, khususnya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), terkait kelanjutan pembangunan tanggul laut pemecah ombak (breakwater) di Gampong Palak Kerambil, Kecamatan Susoh.
Tak hanya itu, fraksi tersebut juga mendukung lanjutan pembangunan jalan dua jalur Blangpidie–Susoh yang bersumber dari dana pokok pikiran (Pokir) Anggota DPR RI Irmawan dari PKB.
“Program-program seperti ini harus terus dikawal karena berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Dedi.
Dalam penyampaian pendapat akhirnya, Fraksi Abdya Maju menyatakan dapat menerima rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Abdya tahun mendatang.
“Kami Fraksi Abdya Maju dapat menerima rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2026 sebagai landasan penyusunan APBK Abdya 2026,” tegas Dedi.
Meski isu pemotongan dana transfer daerah sempat mencuat dalam rapat paripurna tersebut, namun seluruh fraksi DPRK Abdya tetap berkomitmen menjaga agar pembangunan dan rasa aman di kabupaten yang berjuluk “Nanggroe Sigupai” itu tetap menjadi prioritas utama tanpa mengorbankan sektor penting lainnya.
Pantauan awak media, penutupan rapat paripurna pembahasan rancangan KUA-PPAS ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Abdya dengan DPRK Abdya sebagai tanda bahwa dokumen perencanaan pemerintah tersebut telah disahkan atas persetujuan semua anggota dewan Abdya untuk menjadi bahan penyusunan rancangan APBK tahun 2026.
