SIGLI – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pasca banjir di kabupaten Pidie bisa menghambat Pemulihan Bencana, Stop Curang Jual ke Pengecer.
Hal itu dikatakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, Juvinda kepada Atjehwatch.com Minggu 30 November 2025.
Politisi muda dari partai Nasdem itu melontarkan kritik keras menyusul laporan warga mengenai kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) pasca bencana di Aceh khususnya kabupaten Pidie.
Menurut Juvinda, meskipun air banjir di beberapa wilayah sudah mulai surut, dampak logistik yang ditimbulkan sangat dahsyat, dan kelangkaan BBM kini menjadi ancaman krisis baru yang menghambat proses pemulihan.
“Kami menerima laporan yang mengkhawatirkan, banyak SPBU yang terpantau kosong. Padahal, saat ini, BBM adalah urat nadi bagi masyarakat untuk memobilisasi bantuan, mengangkut kebutuhan pokok, hingga sekadar bepergian untuk memastikan keamanan keluarga,” kata Juvinda.
“Jaminan ketersediaan minyak yang disampaikan salah satu instansi terkait, belum diindahkan oleh terduga oknum SPBU tertentu. Saya juga meminta kepada pihak kepolisian, untuk mengawal proses penjualan BBM di SPBU, jika ada yang bermain, tindak tegas!,” tegasnya.
Juvinda menekankan bahwa saat daerah berada dalam masa pemulihan bencana, etika penyaluran BBM harus diutamakan di atas kepentingan bisnis. Ia secara spesifik mendesak seluruh manajemen dan petugas SPBU di Pidie dan wilayah terdampak lainnya untuk menghentikan praktik ‘main belakang’ dengan mengutamakan pengecer (pertamini) yang menjual BBM dengan harga jauh lebih mahal.
“Dalam situasi musibah seperti ini, masyarakat pengguna kendaraan roda dua dan roda empat harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
“Kami meminta agar pihak SPBU bertindak transparan dan berempati. Jangan biarkan pengecer mengambil untung di atas penderitaan warga yang sedang berjuang memulihkan rumah dan kehidupan mereka,” tegas Juvinda.
Anggota dewan Komisi I Pidie ini menambahkan bahwa kelangkaan BBM bukan hanya persoalan kenyamanan, tetapi sudah menjadi isu urgen yang menghambat segala keperluan penanganan pasca-bencana. BBM sangat dibutuhkan untuk menggerakkan mesin-mesin kebersihan, alat berat untuk membuka akses jalan yang tertutup longsor atau tumpukan sampah, serta mendistribusikan bantuan makanan dan obat-obatan ke lokasi yang terisolir.
“Jika mobilisasi terhambat karena BBM sulit didapatkan atau harganya melambung tinggi di tangan pengecer, maka proses rehabilitasi, rekonstruksi, hingga pemulihan ekonomi akan tertunda. Kami minta Pertamina, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten segera turun tangan melakukan sidak dan memastikan sanksi tegas bagi SPBU yang bermain curang di tengah musibah.” Jelas Juvinda.[Mul]
