Oleh Teungku Mustafa. Penulis adalah warga biasa dan mantan simpatisan Partai Aceh.
Dulu ada sosok Abu Razak yang setia menjadi ‘kambing hitam’ dalam setiap kebijakan blunder Mualem. Kini siapa yang bisa menutup ‘kekurangan’ Mualem itu.
Mualem stop bikin statemen gaduh. Fokus penanganan Aceh pasca bencana. Pastikan APBA 2026 berpihak korban bencana di Aceh.
Pemerintah Aceh berulangkali melakukan ‘blunder’ selama bencana melanda Sumatera, Aceh khususnya. Mualem selaku pemegang komando utama penanggulangan bencana di Aceh, harusnya merupakan sosok bertanggungjawab penuh atas setiap kebijakan yang diambil. Namun yang terjadi justru sebaliknya.
Ada banyak miskomunikasi serta kebijakan fatal dalam penanganan pasca bencana di Aceh. Salah satunya bermuara dari statemen Mualem selaku gubernur Aceh.
Setiap statemen yang disampaikan Mualem selama bencana cenderung ‘menyepak’ para pimpinan kabupaten kota di Aceh.
Sebut saja sebagai contoh pertama adalah keberadaan surat ketidaksanggupan para bupati walikota dari daerah terdampak banjir bandang dan longsor.
Jika suret ketidaksanggupan bencana ini hanya muncul dari satu atau dua daerah, maka bisa jadi keberadaan surat tersebut murni inisiatif para kepala daerah.
Namun yang terjadi di Aceh justru sebaliknya, para bupati walikota serentak membuat surat ketidakmampuan menangani bencana. Ini menunjukan agar campur tangan provinsi terkait keberadaan surat tersebut. Mualem selaku pemegang komando utama penanganan bencana di Aceh tentu tak bisa lepas tangan seolah tak tahu apa apa.
Keberadaan surat ini (surat ketidaksanggupan-red) harusnya sangat wajar agar status bencana dapat ditingkatkan dari bencana kabupaten menjadi bencana provinsi.
Kemudian harus ada surat pernyataan resmi dari gubernur wilayah provinsi terdampak yang menerangkan adanya ketidakmampuan di dalam melaksanakan upaya penanganan darurat bencana agar status bencana nasional didapatkan.
Lantas apa yang terjadi di Aceh? Surat tersebut ternyata tak pernah ada. Artinya, Pemerintah Aceh di bawah komando Mualem bersikap masih sanggup menangani bencana.
Mualem mencoba selaras dengan Prabowo. Bahwa Pemerintah Aceh, di bawah komando Mualem, dibantu pemerintah pusat masih sanggup menangani bencana Aceh.
Di sisi lain, Mualem mencibir bupati walikota terdampak banjir dan longsor dengan label cengeng serta lebih baik mundur jika tak mampu.
Tidak jadi masalah jika seandainya Mualem benar-benar mampu melakukan penanggulangan pasca bencana di Aceh, serta selaras dengan Prabowo. Stop berharap pada bantuan asing serta focus pada penanganan pasca bencana. Pembangunan infrastruktur seperti jembatan yang terputus serta hunian sementara bagi korban banjir.
Namun yang dilakukan justru sebaliknya. Statemen Mualem yang menyatakan membuka ruang bagi bantuan asing ke Aceh justru memperburuk komunikasi antara Aceh dengan Pemerintah Pusat. Ini kembali membuka ruang pro kontra. Energi yang harusnya dihabiskan untuk penanganan korban banjir kembali terbuang sia-sia ke debat saling menyalahkan.
Di depan Prabowo, Mualem mengaku selaras dengan pusat. Tetapi di belakang, ia justru berkomentar berlawanan dengan kebijakan Prabowo. Hal ini menimbulkan debat serta mencoreng wajah Prabowo itu sendiri. Akibatnya energi pusat untuk penanggulangan bencana di Aceh juga menjadi setengah-tengah.
Apa efeknya? Penanganan korban banjir di Aceh menjadi tak maksimal. Pemerintah pusat tak bekerja penuh membantu Aceh karena sikap pertentangan dari ‘leklap’ dari pemimpin Aceh. Kemudian bantuan asing pun tertahan serta juga tak maksimal.
Demikian juga soal surat Pemerintah Aceh kepada dua lembaga di bawah PBB. Keberadaan surat ini juga memperkeruh komunikasi antara Aceh dengan Pemerintah Pusat.
Keberadaan surat ini menjadi viral di media sosial. Keberadaan surat tersebut mengisyaratkan ketidak percayaan Pemerintah Aceh terhadap kepemimpinan Prabowo yang mengaku mampu menangani bencana Aceh.
Sayangnya, usai suasana keruh, Mualem kembali membantah bahwa yang bersangkutan tak tahu apa apa soal surat tadi.
Efek dari keruh suasana tadi, public nasional tentu sedang mencari ‘kambing hitam’ terkait siapa yang menggeluarkan surat kepada dua lembaga di bawah PBB tadi. Sosok Sekda termasuk salah seorang yang disorot terkait hal ini.
Merindukan Almarhum Abu Razak.
Terus terang, berbagai fenomena yang terjadi selama bencana melanda Aceh, membuat penulis teringat dengan sosok almarhum Abu Razak. Sosok mantan Sekjend Partai Aceh yang selama ini terkenal mampu menutup ‘lubang’ kekurangan Mualem.
Namun sosok tersebut kini telah tiada.
Semasa hidup, Abu Razak selalu menjadi tameng bagi Mualem meski berujung ‘dikambinghitamkan’ serta sempat dipukul.
Ada banyak peristiwa yang tak cukup untuk ditulis satu persatu.
Namun kini sosok Abu Razak telah tiada. Harusnya, Mualem selaku pemimpin Aceh sadar dan meminimalisir blunder yang terjadi. Karena tak semua orang sanggup seperti almarhum Abu Razak.
Berhenti blunder dan focus penanggulangan bencana.
Mualem selaku pemimpin Aceh harusnya focus dalam penanggulangan bencana. Tak perlu menyalahkan serta membuat kebijakan yang menimbulkan asumsi liar public yang justru menimbulkan kebencian terhadap salah satu pihak. Yang terpenting, Mualem juga harus konsisten dalam menjalankan setiap kebijakan.
Kalau memang Mualem ‘manut’ atau patuh dengan kebijakan Prabowo, maka Mualem harus memastikan setiap sentuhan pemerintah pusat itu sampai pada korban bencana. Jangan bertindak setengah-tengah seperti sekarang.
