BANDA ACEH – Peneliti Continental Research Center, Haekal Afifa, menilai isu pergantian Zulfadli dari kursi Ketua DPRA bukan sekadar dinamika biasa, melainkan konsekuensi dari kegagalan politik yang tidak bisa diabaikan.
“Ini bukan semata konflik internal atau tarik-menarik kepentingan di parlemen. Akar persoalannya ada pada kegagalan memenuhi ekspektasi politik yang sejak awal dibebankan kepada Abang Samalanga,” ujar Haekal.
Menurutnya, penempatan Abang Samalanga sejak awal mengandung misi yang jelas: mendorong Bireuen menjadi basis baru Partai Aceh. Misi tersebut, kata dia, merupakan semacam kontrak politik tidak tertulis di internal partai.
“Ketika kekuasaan diberikan, maka ada kewajiban politik yang harus dibuktikan—yaitu menghadirkan basis suara. Dan itu tidak terjadi di Bireuen,” katanya.
Haekal menyoroti hasil Pilkada 2024 sebagai indikator paling nyata. Pasangan yang diusung Partai Aceh, Muzakir Manaf dan Dek Fad, justru kalah telak di Bireuen. Bahkan di Samalanga, yang notabene basis sosial Abang Samalanga, hasilnya juga tidak sesuai harapan.
“Ini anomali politik. Ketua DPRA berasal dari satu wilayah, tetapi wilayah itu sendiri gagal menjadi basis partainya. Dalam logika politik elektoral, kondisi seperti ini sulit dipertahankan,” tegasnya.
Ia menambahkan, kegagalan tersebut sekaligus memperkuat kritik lama di internal partai, terutama terkait pengabaian wilayah Pase sebagai lumbung suara utama.
“Faktanya, Pase tetap menjadi penopang suara. Sementara Bireuen, yang diharapkan naik kelas, tidak menunjukkan perubahan signifikan. Artinya, strategi pergeseran basis itu gagal total,” ujar Haekal.
Haekal menilai, tekanan terhadap posisi Ketua DPRA saat ini merupakan akumulasi dari kekecewaan yang selama ini tertahan. Karena itu, wacana pergantian tidak bisa lagi dianggap sebagai isu sesaat.
“Jika Partai Aceh ingin melakukan konsolidasi serius ke depan, maka pergantian Abang Samalanga bisa menjadi langkah rasional untuk menyelamatkan partai,” ujarnya.
“Dalam politik, kegagalan memenuhi janji bukan hanya soal evaluasi, tetapi juga soal keberanian mengambil keputusan. Karena yang dipertaruhkan bukan sekadar satu kursi, melainkan masa depan Partai Aceh.”
