Banda Aceh – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara merilis data sementara rumah warga hilang tersapu banjir bandang di daerah itu mencapai 1.219 unit.
“Satu dusun di Kabupaten Aceh Utara yakni Dusun Lhok Pungki Gampong Gunci Kecamatan Sawang hilang di sapu banjir bandang melanda daerah itu,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Utara Muntasir Ramli dihubungi di Banda Aceh, Rabu.
Ia menjelaskan ribuan warga di daerah itu kehilangan tempat tinggal akibat musibah melanda Kabupaten Aceh Utara.
Ia merincikan sebanyak 117.291 rumah terendam, 1.219 rumah dilaporkan hilang, 16.793 unit rusak berat, 6.134 rusak sedang, dan 15.126 rumah rusak ringan.
Ia menambahkan berdasar data Selasa, (16/12) sebanyak 166 orang dilaporkan meninggal akibat banjir dan longsor, 90 persen Wilayah Aceh Utara, terdiri dari 27 kecamatan dan 852 desa terendam banjir dan lumpur.
“Fokus utama pemerintah saat ini adalah penanganan pengungsi, distribusi logistik ke titik pengungsian, pencarian korban meninggal dan dinyatakan hilang serta pemulihan pelayanan kesehatan dan jalur transportasi darat dari material banjir dan lumpur agar akses distribusi logistik lebih lancar supaya tidak ada pengungsi yang selamat dari banjir, kemudian meninggal akibat kelaparan dan kesehatan semakin memburuk,” kata Muntasir
Adapun tantangan di lapangan saat ini, listrik dan saluran komunikasi masih belum pulih yang berdampak pada distribusi logistik, pasokan air bersih dan pendataan serta distribusi gas elpiji.
Muntasir melanjutkan, ketersediaan obat obatan untuk pelayanan kesehatan dan alat berat untuk membuka akses darat masih terbatas, terutama jalan desa yang saat itu terisolir.
“Bupati Aceh Utara sudah melaporkan langsung terkait sejumlah persoalan dan kendala tersebut serta meminta bantuan dari Pemerintah Aceh dan Pusat,” katanya.
Data Informasi Posko Banjir Aceh Utara mencatat, banjir telah berdampak pada 124.544 Kepala Keluarga atau 428.271 jiwa dan 18.858 KK atau 71.637 jiwa mengungsi.
Muntasir menambahkan Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil Ayah Wa) bersama Forkopimda terus berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh dan Pusat melalui OPD BNPB, TNI-Polri, Kementerian, relawan agar mempercepat proses penanganan tanggap darurat, pendataan lanjutan dan penyaluran bantuan kemanusiaan serta pembangunan hunian sementara pasca tanggap darurat.
