JAKARTA – Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage SIP, meminta aparat kepolisian dan TNI untuk melakukan pendekatan persuasif dalam menyikapi pengibaran bendera bintang bulan dan bendera putih di Aceh.
“Aksi itu saya melihat sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Aceh karena bencana Aceh dan Sumatra tidak ditetapkan sebagai bencana Nasional,” ujar Azhari Cage kepada wartawan, Jumat 26 Desember 2025.
“Kita ini sedang musibah. Jangan menambah lagi kekecewaan masyarakat dengan cara-cara reprensif apalagi sampai terjadi pemukulan terhadap masyarakat ini sangat kita sesalkan.”
“Kita tidak ingin damai yang sudah terwujud di Aceh ini selama 20 tahun ini terganggu, dan perlu kita mengetahui bahwa bendera Aceh itu telah menjadi Qanun Aceh yaitu qanun no 3 tahun 2013 dan masih tercatat di dalam lembar daerah Aceh yang sifat nya masih bersifat politik, karena masih belum ada kejelasan dengan pemerintah pusat,” ujar Azhari Cage lagi.
Menurutnya, langkah-langkah politik dan persuasif perlu dilakukan ketimbang dengan cara-cara refrensif.
“Saya dalam menjalankan tugas-tugas MPR sosialisasi empat pilar selalu menekankan, keadilan, musyawarah dan mufakat serta memperhatikan kearifan lokal sebagai solusi penyelesaian masalah,” kata dia.
Kata Azhari, dalam UUD 1945 juga diatur untuk menghormati daerah-daerah khusus dan bersifat istimewa.
“Oleh karena itu kita mengharapkan semua pihak memperhatikan hal ini. Kita tidak ingin luka lama traumatis masyarakat Aceh akibat konflik dulu kembali dirasakan masyarakat Aceh.”
“Mari kita bersama-sama pulihkan bencana ini dan kita juga mengharapkan untuk cerdas menyikapi setiap isu dan jangan mudah terprovokasi apalagi apalagi dgn isu-isu yang tidak ada penanggung jawabnya. Sekali lagi kita tekankan mari kita hormati hak2 dan kekhususan yang Aceh miliki dan kita berharap pemerintah Aceh dan pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan polemik bendera Aceh agar masyarat Aceh tidak menjadi korban gara-gara bendera ini belum tuntas kejelasan nya,” kata Azhari Cage.
