Kita ‘Aceh’ Terlalu Sibuk dengan Status dan Bendera

Oleh Teungku Mustafa. Penulis adalah warga Aceh.

Energi kita sedikit. Sedangkan luka kita sangat besar dan dalam. Sayangnya, energi yang sedikit itu digunakan pada tempat yang salah.

Harusnya energi tersebut fokus pada penanganan korban pasca bencana. Namun kini kita terlalu sibuk dengan status dan bendera.

Di awal-awal bendera putih cukup meraih simpati. Bendera putih memberi isyarat kepada dunia bahwa kita butuh pertolongan. Namun saat bintang bulan berkibar, justru yang muncul adalah persoalan identitas.

Padahal, saat ini banyak saudara-saudara kita se-tanah air yang datang ke Aceh sebagai relawan untuk membantu. Sentimen ini justru membuat suasana di Aceh kembali mencekam dan membuat saudara kita para relawan takut.

Entah apa yang dipikirkan para elit Aceh saat ini. Dari sekian banyak keputusan yang diambil sejak bencana melanda Aceh hingga saat ini. Tak satupun kebijakan yang benar-benar bermuara pada penanganan korban di lapangan. Seolah-olah mereka bermain dua kaki.

Contoh kasus seperti surat ketidakmampuan dari bupati-walikota se-Aceh menangani bencana. Namun surat tersebut kemudian dianulir dengan statemen dari gubernur Aceh sendiri. Mualem mengaku sanggup dan para bupati ‘cengeng.’

Kemudian soal bantuan asing. Saat Prabowo menolak bantuan asing. Gubernur kita justru membuka isu yang berbeda. Saat kemudian menimbulkan debat panjang, Mualem kembali mengklarifikasi. Sayangnya, isu yang dilempar oleh gubernur Aceh menjadi liar tak terkendali. Beberapa elemen sipil ‘termakan’ isu yang sama.

Tak salah memang dengan isu status bencana nasional agar bantuan luar masuk ke Aceh. Namun menurut penulis, demo yang menekan Prabowo agar bencana di Sumatera ditetapkan sebagai Bencana Nasional juga sangat tidak mungkin dan tak akan terjadi. Para elemen sipil dan Mualem-Dekfadh pasti tahu alasan mengapa hal tersebut tak akan terwujud. Ini jawaban yang mungkin hampir seluruh masyarakat Aceh tahu.

Terlebih Prabowo adalah bekas militer, yang selama di kesatuannya diajarkan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak akan mudah untuk diubah.

Tok, kalau seandainya pendirian presiden Prabowo bisa diubah, komunikasi Mualem-Dekfadh pasti didengar. Bukankah Mualem-Dekfadh adalah orangnya Prabowo.

Maka demo apapun untuk ‘status bencana nasional’ yang sedang berlangsung di Aceh, menurut hemat penulis, hanya akan menghabiskan energi masyarakat. Termasuk membawa simbol bendera putih hingga bendera bulan bintang.

Demo akan memakan korban. Yang diperjuangkan memang benar dan penting, tapi kebijakan pusat tak akan berubah. Peserta demo terluka. Namun semua itu hanya akan terjadi beberapa saat saja. Nanti ketika tujuan gagal, pemimpin kita di Aceh cukup meralat saja di media.

“Tidak pernah disuruh. Tidak tahu.”

Harusnya elit Aceh berhenti melempar asumsi liar. Berhenti berharap ada BRR kedua di Aceh setelah tsunami.

Berhenti berharap agar lembaga asing mengelontorkan anggaran besar untuk pemulihan Aceh pasca bencana. Sementara di sisi lain, APBA 2026 kita tetap aman untuk bisa dikorupsi berjamaah tanpa perlu diubah untuk penanganan bencana.

Saat ini, hampir satu bulan berlalu pasca bencana. Beberapa daerah masih terisolir, terutama daerah wilayah tengah. Bantuan sembako masih belum merata.

Penulis berpikir, jika seandainya energi demo dan marah ini kita alihkan untuk penanganan Aceh pasca bencana akan jauh lebih. Ada saudara saudara kita para relawan yang membantu.

Demo justru membuat suasana di Aceh kian mencekam. Membuat para relawan takut datang ke Aceh. Imbasnya adalah para korban bencana. Ramadan di depan, mereka setidaknya butuh hunian untuk berteduh. Mohon jadikan Aceh saat ini agar nyaman bagi semua. Terutama mereka para relawan yang datang untuk membantu saudara kita yang tertimpa musibah.

Sedangkan apa yang terjadi selama proses ini berlangsung. Cukup simpan dalam hati. 4 Tahun kedepan, saat Pileg dan Pilpres berlangsung, cukup jangan pilih lagi mereka sebagai pemimpin negeri.