BANDA ACEH – Warga Aceh saat ini memang sedang sedih, kecewa, menderita dan marah, akibat tekanan paikologis pascabencana banjir dan tanah longsor. Tetapi diharapkan harus tetap waspada dan jangan mau diprovokasi masuk ke urusan politik oleh pihak-pihak yang sengaja memancing di air keruh. Tetap saja fokus pada usaha recovery, saling mendukung antar warga dan korban, bersatu untuk mengusahakan pemulihan segera, agar kehidupan dapat segera berjalan normal.
Hal tersebut disampaikan Dr., Wiratmadinata, S.H., M.H, akademisi sekaligus mantan Sekjen Forum LSM Aceh serta mantan Ketua Badan Pengurus Koalisi NGO-HAM Aceh. “Saat ini sedang ada usaha dari kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan kerawanan paikologis warga korban bencana. Tujuannya untuk menggeser isu sosial ini, menjadi isu politik, agar terkesan orang Aceh mau kembali memberontak gara-gara pemerintah tidak mau menjadikannya status Bencana Nasional,” kata Doktor Wira, yang juga alumni Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional), Taplai tahun 2008.
Hal tersebut disampaikan Wira, merujuk pada peristiwa kericuhan antara aparat TNI (Tentara Nasional Indonesia) dengan warga pendemo yang membawa bendera “bulan bintang” yang selama ini dikenal sebagai bendera GAM (Gerakan Aceh Merdeka), pada 25 Desember lalu. Dalam demo tersebut terjadi kekerasan fisik yang beberapa warga terluka.
Menurut Wiratmadinata, apa yang terjadi di Aceh Utara beberapa hari lalu, seharusnya bisa diantisipasi oleh kalangan intelijen. Wira menyoroti apabila upaya deteksi dini atas situasi dan kondisi, yang memiliki potensi konflik ini dilakukan dengan baik, demo dengan membawa bendera itu tidak perlu terjadi. “Ini jelas kebobolan. Masak ada pergerakan masa dengan kendaraan begitu tidak segera diantisipasi” kata Wira
Dilanjutkan, “Setidaknya, apabila Deteksi Dini berhasil dilakukan dengan baik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), sebagai organ Pemerintah Aceh yang terkait, maka Gubernur Muzakir Manaf, pasti tidak akan kecolongan begitu. Kalau laporan dari Kesbangpol ada, Gubernur bisa melalukan antisipasi bersama Forkpimda. Belum lagi laporan dari BIN, BAIS dan lain-lain,” kata Wiratmadinata, yang juga alumni Conflict Management Advance Course, University of Maryland, Amerika Serikat.
Menurut Doktor Wira, saat ini ada kelompok yang ingin memanfaatkan bencana ini untuk membangkitkan sentimen perlawanan masa lalu. Momentumnya adalah belum maksimalnya penanganan terhadap korban bencana, khususnya di daerah paling terdampak, yaitu Pidie Jaya, Aceh Tamiang, serta di Dataran Tinggi Gayo (Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues).
Seharusnya Pemerintah Aceh melalui Kesbangpol mulai berkampanye agar warga fokus mengurus diri sendiri, keluarga, tetangga dan komunitas terdekat untuk melakukan aksi “warga bantu korban atau korban bantu korban”, pada saat bersamaan ajak masyarakat untuk waspada dan menolak semua ajakan yang berbau politik, seperti demo dengan membawa bendera- bendera yang dilarang.
“Ini sensitif dan sekaligus rawan untuk terjadinya provokasi kekerasan. Buktinya sudah kita lihat sendiri, kan?” ungkap Wiratmadinata.
Disisi lain, Wiratmadinata juga memberi masukan kepada pihak keamanan untuk melakukan penanganan terukur, jika hal-hal seperti kejadian di Aceh Utara terjadi lagi. Aparatur bersenjata dilarang bertindak berlebihan dalam menghadapi unjuk rasa dan sejenisnya.
Wira mengakui, membawa bendera GAM itu sensitif, apalagi saat berhadapan dengan pasukan tentara yang beraenjata dan memiliki ingatan buruk terhadap simbol-simbol perlawanan seperti itu.
“Saya menganggap wajar, banyak warga yang kecewa dan marah, apalagi bagibkorban banjir dan longsor yang kehilangan rumah dan segala kepemilikannya, tapi sampai satu bulan pascabencana masih tak jelas nasibnya. Saya pribadi juga sedih, marah dan kecewa. Tapi, mari jangan perburuk lagi keadaan dengan ikut-ikut dalam aksi politik yang tidak jelas agendanya. Yang akan ambil untung nantinya para provokator, baik di level elit politik, maupun di lapangan,” ungkap Wira menjelaskan.
