Banda Aceh – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban banjir bandang dan tanah longsor di daerah itu.
Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky di Aceh Timur, Minggu, meminta para camat di wilayah terdampak bencana mempercepat proses pendataan dan finalisasi data korban banjir, sehingga perencanaan dan pembangunan huntara dapat segera dilakukan.
“Semuanya harus segera bergerak. Saya minta camat mempercepat finalisasi data agar proses perencanaan pembangunan huntara tidak terhambat. Target pembangunan bisa dimulai sebelum bulan suci Ramadhan,” katanya.
Berdasarkan data, kata dia, sebanyak 18.306 rumah warga rusak, baik ringan, sedang maupun berat akibat bencana banjir bandang dan longsor pada akhir November 2025.
Dalam rencana pembangunan, kata Iskandar Usman Al-Farlaky, pemerintah daerah membagi skema huntara menjadi dua model, yakni huntara komunal dan huntara individual
Pembangunan huntara komunal berada di sejumlah kecamatan, di antaranya Serbajadi (Lokop), Simpang Ulim dan Julok. Sedangkan huntara individual, dibangun di tanah masing-masing warga terdampak bencana.
“Huntara individual tersebar di beberapa kecamatan, yakni Pante Bidari, Grong-grong, Seneubok Tuha, Simpang Ulim, Peunaron, Idi Tunong, Peureulak Barat, Banda Alam, Idi Rayeuk, Madat, Peudawa, dan Peureulak,” katanya.
Selain huntara, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur juga menyiapkan skema dana tunggu hunian (DTH) bagi warga yang memilih tidak menempati huntara.
“Melalui skema ini, pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan kepada setiap keluarga terdampak guna membantu memenuhi kebutuhan tempat tinggal sementara,” kata Iskandar.
Bupati menyebutkan PT Adhi Karya direncanakan menangani pembangunan huntara komunal dalam satu kawasan. Sedangkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menangani pembangunan huntara individual.
Iskandar Usman Al-Farlaky menegaskan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar seluruh proses pemulihan setelah bencana berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Validitas data menjadi kunci utama agar bantuan yang disalurkan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak serta pemulihan setelah bencana dapat segera dilakukan,” kata Iskandar Usman Al-Farlaky.
