Nagan Raya – Gelombang tuntutan datang dari kalangan pemuda Nagan Raya terkait dugaan penyerobotan lahan masyarakat oleh PT KIM. Para pemuda mendesak DPRK Nagan Raya untuk ‘all in’ atau berdiri sepenuhnya di pihak masyarakat dan tidak bersikap setengah hati dalam menyikapi persoalan tersebut.
Dalam pernyataannya, Restu Gilang, perwakilan pemuda menilai konflik agraria yang melibatkan PT KIM telah berlangsung cukup lama dan menimbulkan keresahan berkepanjangan di tengah masyarakat. Dugaan penyerobotan lahan yang diklaim sebagai milik warga disebut telah merampas hak ekonomi serta mengancam keberlangsungan hidup masyarakat setempat.
“Kami meminta DPRK jangan abu-abu. DPRK adalah wakil rakyat, maka sudah seharusnya all in membela masyarakat, bukan justru membiarkan rakyat berjuang sendiri menghadapi perusahaan besar,” tegas salah satu perwakilan pemuda Nagan Raya.
Para pemuda menilai, jika DPRK tidak menunjukkan keberpihakan yang jelas, maka kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif akan semakin tergerus. Mereka menuntut DPRK segera memanggil pihak perusahaan, pemerintah daerah, serta perwakilan masyarakat untuk duduk bersama dalam forum resmi yang terbuka dan transparan.
Selain itu, pemuda Nagan Raya juga mendesak adanya peninjauan ulang terhadap legalitas dan batas wilayah operasional PT KIM. Mereka menekankan pentingnya pengusutan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran, serta penghentian segala aktivitas perusahaan di atas lahan yang masih berstatus sengketa.
“Jangan sampai konflik ini berlarut-larut dan memicu gejolak sosial. DPRK harus hadir sebagai penengah yang adil, bukan sekadar penonton,” tambahnya.
Restu menegaskan, perjuangan membela hak masyarakat akan terus dilakukan hingga ada kejelasan dan keadilan. Mereka berharap DPRK Nagan Raya benar-benar menjalankan fungsi pengawasan dan keberpihakan kepada rakyat, sebagaimana amanat yang diberikan oleh masyarakat melalui proses demokrasi.
