JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyoroti rencana pemerintah mengalokasikan anggaran Rp529,3 miliar untuk pemulihan fasilitas kesehatan (faskes) pascabencana di wilayah Aceh dan Sumatera.
Menurut dia, percepatan pemulihan infrastruktur kesehatan menjadi langkah krusial untuk menjamin hak dasar masyarakat terdampak bencana.
Netty meminta koordinasi lintas kementerian—khususnya antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Bappenas—dapat berjalan selaras tanpa terhambat persoalan birokrasi.
“Kita menyambut baik komitmen Pemerintah melalui Pak Menkes dan Pak Menkeu yang telah menyiapkan anggaran untuk perbaikan sekitar 3.000 faskes. Ini adalah bentuk kehadiran negara yang sangat dinantikan masyarakat Sumatera. Namun, poin utamanya adalah percepatan eksekusi agar target fungsional 100 persen pada Maret 2026 dapat tercapai tepat waktu,” ujar Netty dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Legislator Fraksi PKS itu juga menyoroti rencana renovasi 8.800 rumah tenaga kesehatan (nakes) yang terdampak bencana. Ia menilai kondisi hunian yang layak akan berpengaruh langsung terhadap kesiapan para nakes dalam melayani masyarakat.
“Para nakes kita adalah pejuang di garda terdepan. Sangat penting bagi mereka untuk memiliki hunian yang layak dan aman sebelum hari raya Lebaran tiba,” jelasnya.
“Jika rumah mereka sudah diperbaiki, mereka bisa bekerja dengan tenang dan fokus melayani masyarakat tanpa harus memikirkan kondisi keluarga di rumah yang rusak,” tambahnya.
Terkait mekanisme pencairan dana melalui Tim Satgas Bencana, Netty mengingatkan pentingnya menjaga akuntabilitas tanpa mengorbankan kecepatan proses.
“Mengingat dana yang tersedia di Kemenkeu masih mencukupi (Rp50-60 triliun), harusnya tidak ada lagi kendala administratif yang menunda hak-hak masyarakat dan petugas medis,” kata Netty.
“Kami akan terus mengawal agar proses verifikasi data oleh Kemenkes dan Kemendagri benar-benar akurat. Kita ingin memastikan bahwa Rp529,3 miliar ini terserap secara efektif, efisien, dan tepat sasaran hingga ke pelosok-pelosok Sumatera yang paling terdampak,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa seluruh rumah sakit dan puskesmas di tiga provinsi terdampak bencana Aceh-Sumatera kini telah kembali beroperasi.
“Alhamdulillah seluruh rumah sakit seluruh Puskesmas sudah beroperasi, sekarang kita tinggal 21 pustu (puskesmas pembantu) dari ribuan fasilitas kesehatan,” ujar Budi dalam rapat koordinasi dengan Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Namun, ia mengungkapkan masih terdapat dua persoalan utama. Pertama, sebanyak 8.875 rumah tenaga kesehatan yang terdampak telah diverifikasi dan membutuhkan percepatan pencairan dana renovasi.
“Tinggal dicairkan dana renovasinya. Itu butuh percepatan dari 8.875 rumah nakes yang rusak itu, agar bisa dibayarkan sebelum Lebaran kalau bisa,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah menargetkan perbaikan 100 persen dari sekitar 3.000 faskes pada akhir Maret 2026.
“Itu butuh dana Rp529,3 miliar, surat permohonannya sudah kita sampaikan tanggal 20 Januari dan kita mohon percepatan saja persetujuannya,” pungkasnya.
