Banda Aceh – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh menandatangani kontrak kerja sama dengan 31 organisasi pemberi bantuan hukum (PBH) di Aceh sebagai langkah memperkuat akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu.
Penandatanganan kontrak berlangsung di Banda Aceh, Senin, menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan masyarakat yang tidak mampu tetap mendapatkan pendampingan hukum secara gratis dan berkualitas.
Dengan kerja sama tersebut, Kanwil Kemenkum Aceh optimistis layanan bantuan hukum di Aceh semakin luas dan mampu menjangkau masyarakat hingga ke daerah-daerah terpencil.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh Meurah Budiman menegaskan program bantuan hukum merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak setiap warga negara di hadapan hukum.
“Bantuan hukum ini adalah bentuk kehadiran negara bagi masyarakat, khususnya mereka yang tidak mampu, agar tetap memperoleh keadilan dan perlindungan hukum,” ujarnya dalam kegiatan tersebut.
Meurah Budiman menjelaskan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak ada warga yang kehilangan haknya hanya karena keterbatasan ekonomi.
Menurut dia, melalui kerja sama dengan organisasi pemberi bantuan hukum, masyarakat dapat memperoleh pendampingan hukum secara profesional, mulai dari konsultasi, pendampingan, hingga proses litigasi di pengadilan.
Selain itu, Kanwil Kemenkum Aceh juga terus mendorong penguatan pos bantuan hukum desa (posbankumdes) sebagai garda terdepan pelayanan bantuan hukum di tingkat desa.
“Posbankumdes diharapkan menjadi ruang pertama bagi masyarakat gampong untuk mendapatkan akses informasi dan layanan bantuan hukum secara mudah dan cepat,” katanya.
Ia juga berharap seluruh organisasi pemberi bantuan hukum yang telah menandatangani kontrak dapat menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas.
“Kami berharap para pemberi bantuan hukum dapat bekerja secara optimal, memberikan layanan terbaik, serta menjaga integritas dan profesionalitas dalam mendampingi masyarakat pencari keadilan,” kata Meurah Budiman.
