BANDA ACEH – Sejumlah tokoh masyarakat Kecamatan Indrapuri secara resmi menunjuk advokat Nourman sebagai kuasa hukum dalam polemik penunjukan Imum Chiek Masjid Abu Indrapuri.
Penunjukan tersebut dilakukan oleh beberapa perwakilan masyarakat dan pengurus Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Abu Indrapuri.
Adapun pihak yang memberikan kuasa antara lain Dr. Tgk. Ismu Ridha, MA selaku Ketua BKM Masjid Abu Indrapuri, Husaini Arsyad selaku Ketua Forum Masyarakat Indrapuri, M. Nasir Ali selaku Wakil Ketua BKM, Nasrul sebagai tokoh masyarakat, serta Fakhrizan yang menjabat sebagai Humas BKM.
Dalam keterangannya, advokat Nourman menegaskan bahwa risiko konflik sosial akan sangat besar jika Bupati Aceh Besar tetap memaksakan penunjukan Imum Chiek versi pemerintah daerah.
Menurutnya, kepala daerah seharusnya mengedepankan stabilitas dan keharmonisan masyarakat, sehingga tidak memicu gejolak yang dapat mengganggu kehidupan sosial maupun jalannya pembangunan di daerah.
“Tidak ada manfaat konflik itu. Pak Bupati, cabut saja SK itu,” ujar Nourman.
Nourman yang juga merupakan mantan anggota DPRK Aceh Besar periode 2004–2014 meminta Bupati Syekh Muharram menahan diri dan membatalkan Surat Keputusan (SK) yang dinilai telah memicu polemik di tengah masyarakat.
Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah elemen masyarakat, termasuk tiga imum mukim di wilayah tersebut, telah menandatangani surat keberatan dan pengaduan terkait dugaan intervensi politik dalam proses pemilihan Imum Chiek. Pengaduan tersebut bahkan telah disampaikan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh.
“Ini menandakan bahwa proses pemilihan imum sebelumnya sebenarnya berjalan baik dan harmonis. Karena itu tidak perlu ada intervensi dari Bupati,” kata Nourman.
Ia mengingatkan bahwa polemik ini berpotensi menjadi konflik pertama pada masa kepemimpinan Bupati Syekh Muharram. Karena itu, ia berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi masalah hukum yang lebih besar.
“Konflik ini menjadi konflik pertama di masa kepemimpinan Syekh Muharram. Jangan sampai menjadi pintu masuk munculnya persoalan hukum baru,” tutupnya.[]
