JAKARTA – Pemerintah menaksir kebutuhan anggaran untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Aceh dan Sumatra mencapai angka fantastis.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Tito Karnavian menyebutkan, estimasi awal diperlukan sekitar Rp 130 triliun untuk memulihkan wilayah terdampak dalam kurun waktu tiga tahun.
Tito menjelaskan, angka tersebut tertuang dalam rencana induk pembangunan untuk tiga provinsi terdampak. Namun demikian, nilai ini masih bersifat dinamis mengikuti perkembangan validasi data di lapangan.
“Di Gugus Tugas sudah ada rencana induk untuk pembangunan tiga provinsi ini dalam waktu tiga tahun, itu setahu saya sementara exercise-nya lebih kurang Rp 130 triliun. Tapi ini nggak saya katakan angka fix. Anggaran itu akan dikerjakan K/L selama multi years tiga tahun,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Di samping itu, Tito menegaskan, percepatan pemulihan ini terutama untuk pembangunan hunian tetap (huntap), berada pada kecepatan pendataan oleh pemerintah daerah.
Untuk itu, ia mendesak kepala daerah segera mendata rumah kategori rusak berat agar penyintas tidak terlalu lama berada di hunian sementara (huntara).
“Rakyat menunggu, mereka jangan terlalu lama juga tinggal di huntara. Mereka mengharapkan hunian tetap, maka kunci utama hunian tetap itu adalah data,” tegasnya. Untuk itu, ia meminta Bupati dan Wali Kota segera membentuk tim satgas khusus guna menyisir data rumah yang rusak berat maupun hilang.
Dalam skema pemulihan ini, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 37.000 unit huntap. Masyarakat juga diberikan fleksibilitas untuk membangun secara mandiri di lokasi asal (insitu) dengan dukungan dana stimulan sebesar Rp 60 juta per rumah yang disalurkan dalam dua tahap.
“Anda mau disitu di tanah sendiri dengan Rp 60 juta mau bangun sendiri boleh, sehingga dia sesuai seleranya, mau dia per desa, dengan anggaran sendiri tambahan dari keluarga monggo juga, atau dari pemerintah daerah yang mau bantu tambahan silakan,” jelasnya .
Selain opsi mandiri, pemerintah juga menyiapkan skema relokasi berbasis komunitas pada lahan milik negara atau BUMN. Meski kesiapan anggaran dan pelaksana dari pusat sudah tersedia, Tito mengakui kendala saat ini justru ada pada birokrasi pendataan di tingkat daerah.
“Yang mau membangunkan siap, tapi yang minta dibangunkan lambat-lambat,” pungkasnya.
