BANDA ACEH – Alarm bahaya bagi Partai Aceh kini benar-benar berbunyi nyaring. Kebijakan penghentian Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) untuk Desil 8, 9, dan 10 bukan sekadar kesalahan teknis—ini adalah blunder politik fatal yang berpotensi meruntuhkan legitimasi kekuasaan dalam waktu singkat.
JKA bukan program biasa. Ia adalah simbol keberpihakan, bukti nyata janji politik, dan fondasi kepercayaan rakyat. Ketika program ini dipangkas, yang runtuh bukan hanya layanan kesehatan—tetapi kepercayaan publik yang selama ini menjadi pilar kekuatan politik Partai Aceh.
Pemerhati kebijakan publik, Dr. Nasrul Zaman, M.Kes, menilai kebijakan tersebut berpotensi besar memicu krisis kepercayaan dan gejolak sosial.
“Kebijakan ini terkesan lahir dari pendekatan teknokratis yang kering empati dan jauh dari realitas masyarakat. Jika tidak dikoreksi, dampaknya bukan hanya administratif, tetapi bisa menjalar menjadi krisis politik,” ujarnya.
Ia juga menyoroti peran Sekretaris Daerah Aceh yang dinilai terlalu dominan dalam mendorong kebijakan strategis tanpa kalkulasi dampak sosial-politik terhadap kepemimpinan Muzakir Manaf.
“Rakyat tidak melihat siapa yang merancang. Mereka hanya melihat siapa yang memimpin. Ketika hak kesehatan mereka hilang, maka legitimasi pemimpin ikut dipertaruhkan,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi saat ini ibarat api dalam sekam. Kemarahan publik berpotensi membesar dan meledak dalam bentuk aksi terbuka jika tidak segera direspons secara bijak dan cepat.
Dalam situasi genting ini, langkah tegas dinilai menjadi keharusan. Pembatalan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 menjadi opsi paling rasional untuk meredam gejolak sekaligus memulihkan kepercayaan publik.
Selain itu, pemerintah juga didorong untuk melakukan realokasi anggaran secara serius—memangkas belanja yang tidak prioritas seperti perjalanan dinas dan operasional berlebih, guna memastikan keberlanjutan program JKA.
“Ini bukan sekadar soal fiskal, tetapi soal keberpihakan dan sensitivitas kepemimpinan. Jika salah langkah, ini bisa menjadi titik balik yang merugikan secara politik,” tutup Dr. Nasrul Zaman, M.Kes.
Rakyat tidak akan lupa. Dan setiap keputusan hari ini akan menentukan arah masa depan politik di Aceh. []
