Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah meminta kepada seluruh Bupati/Wali Kota yang daerahnya terdampak bencana untuk mengaktifkan kembali posko-posko dalam rangka percepatan pendataan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi korban banjir.
“Ini kita sudah menginstruksikan kepada Bupati/Wali Kota untuk mengaktifkan kembali posko-posko, biar pendataannya cepat,” kata Fadhlullah, di Banda Aceh, Rabu.
Dek Fadh mengatakan, pengaktifan posko tersebut penting dilakukan mengingat hingga hari ini baru ada 10 dari 18 kabupaten/kota terdampak bencana yang telah menyelesaikan pendataan untuk pembangunan huntap.
Ia menjelaskan, pendataan ini penting dilakukan, terutama terkait penempatan orangnya. Berkaca dari pengalaman di Aceh Utara pada 104 huntap yang dibangun oleh Kemenko Polkam.
Sebelum dibangun, semua penerima sudah bersedia menempati, tetapi begitu pembangunan selesai, tiba-tiba banyak yang tidak mau huntap komunal tersebut, dan meminta skema in situ (di lokasi asal).
“Awalnya semua sudah oke, begitu sudah dibangun, sudah ada yang tidak mau huntap komunal, mau huntap in situ, jadi mundur 40 orang dan 60 tinggal. Tapi huntap ini sudah dibangun, akhirnya cari lain lagi,” ujarnya.
Dirinya menegaskan, negara selalu hadir di tengah masyarakat Aceh yang tertimpa musibah banjir. Misalnya, kalau dulu dalam satu rumah ada lima kepala keluarga (KK), tetapi pascabencana ini, sudah boleh memilah KK masing-masing, dan semua mendapatkan huntap.
“Apalagi kurang negara. Saya sampaikan dalam rapat (bersama kepala daerah), maunya bagaimana lagi ini, negara mau membuat, apa yang dimohon ada, tapi datanya tolong,” tegasnya.
Dalam pertemuan dengan Antara, Dek Fadh juga berharap kepada media massa untuk dapat melihat dan memberitakan bagaimana upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam membantu pemulihan Aceh.
“Pemerintah telah berbuat banyak membantu menangani bencana Aceh. Bahkan, selama bencana, Presiden Prabowo sudah tujuh kali ke Aceh, dan Mendagri hampir setiap minggu di Aceh,” kata Dek Fadh.
Disisi lain, saat rapat bersama kepala daerah di Aceh, Fadhlullah juga telah menegaskan bahwa selain menuntaskan pembangunan huntara yang masih tersisa di beberapa titik, pemerintah daerah juga harus segera mempersiapkan data pembangunan huntap bagi masyarakat terdampak bencana. Mulai dari penerima, lokasi, hingga verifikasi.
Wagub menjelaskan, terdapat tiga skema pembangunan huntap yang harus segera diakselerasi oleh pemerintah kabupaten/kota.
Pertama, pembangunan huntap komunal yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk skema ini, ia meminta agar data calon penerima segera disampaikan agar proses pembangunan bisa segera dimulai.
Kedua, pembangunan huntap di atas lahan milik korban yang akan difasilitasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Skema in situ ini ditujukan bagi masyarakat yang memiliki lahan sendiri, dan memilih membangun di lokasi tersebut.
Ketiga, pemberian bantuan dana tunai sebesar Rp60 juta bagi masyarakat yang memilih membangun rumah secara mandiri.
Selain itu, Dek Fadh juga menekankan pemerintah daerah harus segera menetapkan Surat Keputusan (SK) lokasi huntap, menuntaskan permasalahan lahan, serta memastikan legalitas tanah agar tidak menghambat proses pembangunan.
Ia juga menginstruksikan pembentukan dan pengoperasian tim verifikasi huntap yang melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan kejaksaan, guna memastikan validitas data penerima berbasis by name by address (BNBA).
“Seluruh tahapan harus dipercepat dalam masa transisi tanggap darurat. Tidak boleh ada keterlambatan administrasi, semua kesiapan harus tuntas sebelum masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi,” demikian Dek Fadh.
