Oleh:Nasrul Zaman
Ada aroma busuk yang tercium dari balik meja-meja birokrasi di Banda Aceh. Di tengah kemegahan gedung-gedung pemerintahan dan ambisi mengejar proyek fisik yang tak habis-habisnya, sebuah pengkhianatan kemanusiaan sedang direncanakan secara sistematis: pembunuhan perlahan terhadap Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Jika pemerintah tetap berkeras memangkas atau menghapus JKA, kita wajib bertanya: Apakah mereka sedang “gelap mata” oleh nafsu proyek? Ataukah hati nurani mereka sudah terkubur di bawah tumpukan kuitansi tender?
Kebohongan di Balik Angka “Desil”
Pemerintah berlindung di balik tameng data desil yang rapuh. Mereka mengklaim melakukan efisiensi, namun menggunakan data yang belum pernah diuji kesahihannya secara jujur di lapangan. Bagaimana mungkin sebuah kebijakan yang menyangkut hidup dan mati jutaan orang dibangun di atas data yang penuh kesalahan?
Lebih kejam lagi, mereka menutup mata bahwa Aceh baru saja koyak oleh banjir di tujuh kabupaten/kota. Angka 823.000 warga yang dianggap “tidak layak dibantu” adalah angka sebelum bencana.
Pemerintah seolah lupa—atau pura-pura lupa—bahwa bencana adalah pabrik kemiskinan yang instan. Menghapus JKA di saat rakyat baru saja kehilangan harta benda akibat air bah bukan sekadar kebijakan yang salah, itu adalah kejahatan kemanusiaan yang terencana!Ironi Tetangga: Malu Kita pada Sumatera Utara Lihatlah ke tetangga sebelah. Sumatera Utara, tanpa sepeser pun dana Otsus, dengan populasi raksasa 13 juta jiwa, mampu memastikan warganya tidak mati di depan pintu rumah sakit karena tak punya biaya. Mereka mampu memberikan kepastian UHC.
Lalu Aceh? Kita punya dana Otsus yang melimpah, namun pemerintahnya sibuk mengeluh soal premi. Jika Sumut yang “biasa saja” bisa melindungi rakyatnya, sementara Aceh yang “istimewa” malah ingin menelantarkan warganya, maka yang bermasalah bukan anggarannya, tapi moralitas penguasanya! Berhenti Menjadikan Rakyat “Pengemis” Kesehatan Pemerintah selalu berdalih “tak mampu membuktikan siapa yang kaya”. Ini alasan malas. Jika memang ada orang kaya yang menyusup, perbaiki sistemnya, bukan hancurkan Jaminan nya! Kita tidak butuh narasi kebuntuan. Kita butuh keberanian. Mengapa tidak menggunakan skema Sharing Cost? Biarkan kabupaten/kota membagi beban dengan provinsi. Kurangi anggaran seremonial, pangkas biaya perjalanan dinas yang tak berguna, dan alihkan untuk nyawa rakyat.
Atau lebih radikal lagi: Bebaskan rakyat dari jerat administrasi BPJS yang kaku! Jadikan setiap RSUD di Aceh sebagai benteng terakhir kemanusiaan. Setiap warga Aceh yang datang ke kelas 3 harus dilayani secara gratis tanpa syarat berbelit, dengan biaya yang ditanggung langsung oleh pemerintah ke rumah sakit. Jangan biarkan rakyat kita mati hanya karena sistem komputer BPJS mengatakan mereka “tidak aktif”.
Pilih Nyawa atau Semen?
Sejarah akan mencatat dengan tinta darah jika hari ini pemerintah lebih memilih memuluskan jalan bagi proyek-proyek fisik daripada memastikan seorang ibu di pelosok Aceh bisa melahirkan dengan selamat tanpa biaya.
Dana Otsus bukan milik segelintir pejabat atau kontraktor. Dana itu adalah kompensasi atas air mata dan darah perjuangan rakyat Aceh.
Menggunakan dana itu untuk hal lain sementara kesehatan rakyat diabaikan adalah bentuk penistaan terhadap martabat Aceh.
Tuan-tuan yang duduk di kursi empuk kekuasaan, ingatlah: Tak ada proyek yang lebih megah daripada menyelamatkan satu nyawa manusia. Kembalikan JKA, atau akui saja bahwa di mata kalian, nyawa rakyat Aceh memang lebih murah daripada aspal jalanan.[]
Penulis adalah Analis Kebijakan Publik-Akademisi USK
