SIGLI — Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Pidie melontarkan kecaman keras atas dugaan penganiayaan yang menyeret Wakil Bupati Pidie Jaya.
Kepala Perwakilan YARA Pidie, Junaidi, SH, menyebut kasus ini sebagai alarm krisis moral pejabat publik sekaligus bukti lemahnya kontrol dan etika kekuasaan.
“Ini bukan sekadar dugaan, tapi sinyal serius rusaknya integritas pejabat, Sangat memalukan jika benar melibatkan seorang Wakil Bupati,” tegasnya, Rabu (15/4/2026).
YARA menilai jabatan publik kerap disalahgunakan menjadi tameng arogansi. Jika dugaan terbukti, tindakan tersebut disebut sebagai bentuk premanisme dalam birokrasi.
“Tidak boleh ada toleransi. Hukum harus berdiri di atas semua jabatan,” ujar Junaidi.
YARA juga menyoroti dugaan berulangnya persoalan yang menyeret nama yang sama, yang dinilai menunjukkan tidak adanya efek jera.
Selain mendesak penegakan hukum tanpa pandang bulu, YARA meminta evaluasi serius terhadap posisi yang bersangkutan.
“Jika terbukti, harus ada konsekuensi hukum dan politik. Jabatan tidak boleh jadi pelindung pelanggaran,” tegasnya.
YARA memastikan akan mengawal ketat proses hukum dan mengingatkan, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari no. 2554 & Muslim no. 1829), maka pembiaran kasus ini berisiko meruntuhkan kepercayaan publik.[Mul]
