Bandung – Anggota Komisi IV DPR RI, TA Khalid, resmi meraih gelar Doktor dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, dengan predikat Cumlaude.
Gelar tersebut diperoleh setelah berhasil mempertahankan disertasi berjudul “Pengaruh Pengungkapan Environmental, Social, and Governance (ESG) terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Peran Parlemen sebagai Variabel Mediasi.
Sidang promosi doktor dipimpin Ketua Tim Promotor Prof. Dr. Mohammad Benny Alexandri, S.E., M.M., M.H., didampingi Sekretaris Sidang Dr. Tetty Herawaty, S.P., M.Si., serta Co-Promotor Prof. Dr. Widya Setiabudi Sumadinata, S.IP., dan Prof. Dr. Mukhlis Yunus, M.S.
Dalam pemaparannya, TA Khalid mengungkapkan bahwa hasil penelitiannya menawarkan perspektif baru mengenai implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam meningkatkan kinerja perusahaan.
”Temuan dalam disertasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara pengungkapan ESG dan kinerja keuangan perusahaan tidak dapat dijelaskan hanya melalui perspektif perusahaan atau mekanisme pasar. Pengaruh ESG terhadap kinerja perusahaan menjadi lebih efektif ketika dimediasi oleh peran parlemen sebagai institusi formal,” ujar TA Khalid di hadapan tim promotor dan para penguji.
Menurutnya, keterlibatan parlemen sebagai lembaga representatif dan pengawas mampu memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas implementasi kebijakan ESG, sehingga berdampak positif terhadap keberlanjutan dan performa perusahaan.
Sidang promosi doktor tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat dan tokoh nasional, di antaranya Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Agama Romo H. Muhammad Syafii, serta anggota DPR dan DPD RI asal Aceh, yakni Nasir Djamil, Muslem Aiyub, Teuku Ibrahim, dan Azhari Cage. Hadir pula Inspektur Wilayah III Kementerian Haji dan Umrah Mulyadi Nurdin, Bupati Aceh Utara Ismail A. Djalil (Yah Wa), Bupati Bireuen Mukhlis Takabeya, serta sejumlah tokoh dan pejabat lainnya dari Aceh.
Sementara itu, Ketua YARA Aceh, Safaruddin didampingi Kepala Perwakilan YARA Banda Aceh, Yuni Eko Hariyatna, menilai hasil penelitian tersebut memiliki nilai strategis untuk diimplementasikan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah di Aceh.
Menurut Safaruddin, konsep yang ditawarkan TA Khalid menghadirkan pendekatan baru dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan menempatkan parlemen sebagai mitra aktif bersama pemerintah dan dunia usaha.
”Selama ini pelaksanaan TJSL lebih banyak melibatkan pemerintah dan dunia usaha. Kehadiran teori yang dikembangkan TA Khalid membuka ruang kolaborasi yang lebih luas melalui peran parlemen.
Safaruddin berharap langkah tersebut mampu memperkuat transparansi, kepatuhan, dan reputasi perusahaan, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendorong kinerja keuangan yang lebih sehat guna mempercepat pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Safaruddin.
Disertasi tersebut tidak hanya menjadi kontribusi penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menghadirkan gagasan kolaboratif antara pemerintah, parlemen, dan dunia usaha untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.
