BANDA ACEH – Majelis Seniman Aceh (MaSA) mendorong Pemerintah Aceh menjadikan Perayaan Internasional Laksamana Keumalahayati sebagai agenda resmi daerah. Usulan tersebut disampaikan saat audiensi dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh, Dedy Yuswadi, di Disbudpar Aceh, Kuta Alam, Banda Aceh, Kamis (2/7/2026).
Dalam pertemuan itu, MaSA menyampaikan sejumlah gagasan strategis untuk memperkuat ekosistem kebudayaan Aceh. Selain mengusulkan dukungan terhadap Perayaan Internasional Laksamana Keumalahayati, organisasi yang menghimpun sekitar 40–50 komunitas seni itu juga mengajukan penyelenggaraan Festival Sastra dan Hikayat, pembentukan Mal Seni Aceh, serta penguatan pelestarian cagar budaya dan sanggar seni.
Ketua MaSA Chairian Ramli mengatakan, Perayaan Internasional Laksamana Keumalahayati telah dilaksanakan selama tiga tahun terakhir secara mandiri bersama para seniman dan berbagai pihak. Menurutnya, pengakuan internasional terhadap Keumalahayati merupakan kebanggaan bagi Aceh sehingga sudah selayaknya mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Aceh.
“Kami ingin kegiatan ini menjadi agenda bersama pemerintah, sehingga pengakuan internasional terhadap Keumalahayati dapat terus dijaga dan memberi manfaat bagi generasi muda serta promosi budaya Aceh,” ujarnya.
Selain itu, MaSA mengusulkan pembentukan Mal Seni Aceh sebagai ruang kreatif yang menghadirkan pertunjukan seni, pameran, pelatihan, hingga edukasi budaya bagi masyarakat. Program tersebut diharapkan menjadi wadah bagi para seniman untuk terus berkarya sekaligus memperkuat ekonomi kreatif berbasis budaya.
Dalam audiensi tersebut, MaSA juga menyampaikan pentingnya menghidupkan kembali Festival Sastra dan Hikayat sebagai bagian dari pelestarian tradisi literasi Aceh, sekaligus menjaga warisan budaya dunia yang berkaitan dengan Hamzah Fansuri.
Menanggapi berbagai usulan itu, Kepala Disbudpar Aceh Dedy Yuswadi menyatakan pihaknya menyambut baik aspirasi yang disampaikan MaSA. Ia menegaskan Disbudpar membuka ruang kolaborasi dengan komunitas seni dan budaya, meski kondisi anggaran tahun 2026 masih sangat terbatas.
Dedy meminta seluruh usulan kegiatan disampaikan melalui proposal resmi agar dapat dimasukkan dalam pembahasan anggaran tahun 2027.
“Kami membuka ruang kolaborasi. Silakan ajukan proposal resmi agar dapat kami perjuangkan dalam penyusunan anggaran 2027,” katanya.
Audiensi juga membahas pemulihan cagar budaya dan sanggar seni yang terdampak banjir serta pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah dan komunitas budaya dalam memajukan kebudayaan Aceh secara berkelanjutan.
Dalam pertemuan itu, Dedy Yuswadi didampingi Kabid bahasa dan seni Hj Nurlaila Hamjah, sedangkan MaSA hadir Chairian Ramli, Thayeb Loh Angen, Ahli Filologi dan Ketua Masyarakat pernaskahan Nusantara Aceh (Manasa) Hermansyah, Sarjev, Joe Samalanga, Nurul Akmal, SE, MM, dan Ipoel Sajak.[]
