Tamiang – Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dorong penguatan pendidikan dayah melalui sinergi dengan para ulama dan pimpinan lembaga pendidikan Islam. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Aceh Tamiang, Ismail, SE.I., saat menghadiri temu ramah dan silaturahmi Forum Komunikasi Pimpinan Dayah (FKPD) Kabupaten Aceh Tamiang di Aula Kemenhaj Aceh Tamiang, Kamis (22/10/26).
Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspirasi disampaikan, mulai dari perhatian terhadap kesejahteraan pimpinan dan tenaga pendidik dayah, kejelasan mekanisme honor, penguatan pelaksanaan Qanun Aceh, hingga peningkatan kualitas pendidikan Islam.
Dalam sambutannya Wabup Ismail, menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan FKPD menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah dalam mempertimbangkan kebijakan dan program pembangunan pendidikan dayah ke depan.
Menurutnya, dukungan terhadap pendidikan dayah perlu dilakukan melalui koordinasi yang baik, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewenangan, dan kemampuan anggaran daerah.
Wabup menyoroti pentingnya peningkatan layanan kesehatan di lingkungan dayah serta pengembangan UMKM untuk mendukung kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dayah.
“Berbagai aspirasi yang disampaikan menjadi masukan penting bagi kami. Kami berharap komunikasi yang terbuka, transparan, dan berkelanjutan terus terjalin antara pemerintah dan pimpinan dayah. Mari kita saling mendukung dan berkolaborasi dalam membangun pendidikan demi mencerdaskan anak bangsa,” ujar Wabup.
Sementara itu, Ketua FKPD Kabupaten Aceh Tamiang, Abi Hamdani, berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap kesejahteraan pimpinan dayah melalui mekanisme dukungan yang jelas dan berkelanjutan.
Menurut Abi Hamdani, FKPD diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara pimpinan dayah dan pemerintah, sekaligus memperkuat ukhuwah dalam memajukan pendidikan Islam di Kabupaten Aceh Tamiang.
Pertemuan tersebut turut diisi dengan penyampaian kebijakan dan pandangan dari Kementerian Agama, pemaparan program Dinas Pendidikan Dayah, masukan dan arahan Komisi V DPRK Aceh Tamiang, serta penyampaian aspirasi anggota FKPD.
Kegiatan yang bertepatan dengan peringatan Hari Santri Nasional 2026 ini dihadiri para alim ulama, pimpinan dan pengurus FKPD, unsur Forkopimda, Kepala SKPK terkait, serta undangan lainnya.
