MEUREUDU – Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengusulkan APBK 2027 sebesar Rp924,23 miliar. Namun, besarnya anggaran tersebut masih ditopang dana transfer pusat, sementara daerah juga dibebani pekerjaan besar memulihkan dampak banjir.
Rancangan anggaran itu disampaikan Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, MA, S.Sos., M.E., dalam Rapat Paripurna III Masa Persidangan I DPRK Pidie Jaya, Senin 9 November 2026.
Dari total pendapatan Rp924,23 miliar, dana transfer mencapai Rp771,71 miliar, PAD Rp140,25 miliar, dan pendapatan sah lainnya Rp12,25 miliar. Artinya, sekitar 83,5 persen pendapatan daerah masih bergantung pada dana transfer.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp923,13 miliar. Angka ini menuntut ketepatan prioritas agar anggaran tidak sekadar habis terserap, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Di tengah pembahasan APBK 2027, Sibral juga meminta DPRK memperkuat dukungan terhadap penanganan banjir susulan yang terjadi pada 31 Oktober 2026. Ia menegaskan, pemulihan pascabencana membutuhkan kerja bersama eksekutif dan legislatif, terutama dalam memenuhi kebutuhan warga terdampak.
Selain APBK, pemerintah mengusulkan 10 Rancangan Qanun prioritas 2027. Regulasi tersebut mencakup perlindungan lahan pertanian, perubahan RPJMK 2025–2029, pariwisata, pajak dan retribusi, hak penyandang disabilitas, perlindungan perempuan dan anak, tata ruang, lingkungan hidup hingga pengelolaan aset daerah.
Bupati Pidie Jaya Sibral Malaysi mengakui seluruh rancangan tersebut masih membutuhkan pembahasan dan penyempurnaan bersama DPRK sebelum disepakati.
Kini, tantangan pemerintah bukan sekadar mengesahkan APBK hampir Rp1 triliun. Publik menunggu keberanian menentukan prioritas, memperkuat PAD, dan memastikan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama warga yang masih menghadapi dampak banjir.[Mul]
