ACEH BESAR — Akademisi Usman Lamreng menyoroti lemahnya komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan pencegahan dan pemberantasan narkoba di Aceh. Menurutnya, persoalan narkotika tidak cukup diselesaikan melalui penangkapan dan penindakan hukum, tetapi membutuhkan kebijakan pencegahan yang terukur, berkelanjutan, serta didukung anggaran yang memadai.
Kritik tersebut disampaikan Usman dalam Serasehan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba Kemitraan BNN dan Komisi III DPR RI di Hotel Hijrah, Lambaro, Aceh Besar, Minggu (15/11/2026).
Ia menilai Aceh sudah berada dalam situasi darurat narkoba. Namun, kondisi tersebut belum diikuti terobosan kebijakan yang kuat, terutama dalam membangun kesadaran masyarakat dan memperkuat langkah pencegahan dari tingkat keluarga hingga gampong.
“Persoalan kita hari ini, ruang dan regulasi sudah ada, tetapi kebijakan dan implementasinya belum maksimal. Kita sering mendengar BNN tidak memiliki anggaran yang memadai. Padahal, pencegahan membutuhkan dukungan anggaran yang serius,” ungkap Usman.
Ia memaparkan, berdasarkan data yang disampaikannya, sepanjang 2025 terdapat sekitar 1.131 kasus narkoba di Aceh. Sementara barang bukti yang berhasil diungkap mencapai sekitar 1,1 ton ganja dan 259,1 kilogram sabu.
Angka tersebut, menurutnya, menjadi gambaran serius ancaman narkotika terhadap masyarakat, khususnya generasi muda, pelajar, dan kelompok usia produktif.
Salah satu persoalan mendasar yang disoroti Usman adalah kesenjangan antara produk regulasi dan pelaksanaannya di lapangan.
Ia mencontohkan pembahasan qanun pencegahan narkoba di Banda Aceh pada 2023. Regulasi tersebut telah melalui proses pembahasan, tetapi implementasinya justru menghadapi persoalan dukungan anggaran.
“Kita mati-matian membuat qanun, berdiskusi dan menyusun regulasi. Tetapi ketika masuk tahap implementasi, anggarannya tidak tersedia atau tidak dialokasikan. Ini menjadi persoalan serius,” tegasnya.
Menurut Usman, program pencegahan tidak mungkin berjalan optimal tanpa pembiayaan. Sosialisasi di sekolah, kampus, gampong, tempat kerja, hingga kampanye melalui media massa dan media sosial semuanya membutuhkan anggaran.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya menjadikan pemberantasan narkoba sebagai slogan, sementara program pencegahannya tidak mendapatkan dukungan fiskal yang memadai.
Usman juga menekankan bahwa pencegahan narkoba bukan semata-mata tugas BNN dan kepolisian. Keluarga memiliki peran strategis sebagai benteng pertama melindungi generasi muda.
Menurutnya, rendahnya pemahaman orang tua tentang narkotika menjadi salah satu kelemahan dalam upaya pencegahan. Karena itu, literasi narkoba tidak boleh hanya menyasar pelajar, tetapi juga harus menjangkau orang tua dan masyarakat luas.
“Bagaimana orang tua bisa melindungi anaknya jika mereka sendiri tidak memahami persoalan narkoba? Literasi ini harus diberikan kepada semua pihak, bukan hanya kepada anak-anak,” katanya.
Ia menjelaskan, lemahnya komunikasi antara orang tua dan anak, konflik keluarga, kerentanan ekonomi, pengangguran, serta pengaruh lingkungan pergaulan dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan narkotika.
Karena itu, orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak, mengetahui lingkungan pergaulannya, serta memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba sejak dini.
Selain persoalan pencegahan, Usman mengingatkan posisi geografis Aceh yang strategis sekaligus rentan dimanfaatkan jaringan peredaran narkotika internasional.
Letak Aceh yang berhadapan dengan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara menjadikan pengawasan jalur laut sebagai salah satu agenda penting dalam pemberantasan narkoba.
Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya dibebankan kepada kepolisian. TNI, BNN, pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga pemerintahan gampong harus membangun koordinasi dan konsistensi dalam memutus jaringan peredaran narkotika.
Ia juga mendorong keterlibatan ulama, dayah, organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. Potensi lembaga pendidikan keagamaan di Aceh, menurutnya, harus dimanfaatkan lebih maksimal untuk memperkuat gerakan antinarkoba.
Usman turut mengingatkan agar program Gampong Bersih Narkoba (Bersinar) tidak hanya menjadi kegiatan seremonial atau sosialisasi sesaat.
Program tersebut harus dijalankan secara berkelanjutan, terutama di wilayah yang teridentifikasi rawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
Keberhasilan Gampong Bersinar, katanya, tidak boleh hanya diukur dari banyaknya kegiatan, tetapi harus berdasarkan perubahan perilaku masyarakat dan hasil nyata dalam menekan penyalahgunaan narkoba.
Ia juga mendorong penguatan kebijakan antinarkoba di lingkungan kerja, termasuk bagi aparatur pemerintah, pejabat publik, dan kalangan politikus. Menurutnya, keteladanan pemimpin menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap gerakan pemberantasan narkoba.
Lebih jauh, Usman menegaskan bahwa penanganan narkoba harus berjalan seimbang antara penindakan terhadap jaringan pengedar dan pemulihan bagi korban penyalahgunaan.
Ia mengingatkan bahwa rehabilitasi tidak boleh berhenti ketika seseorang selesai menjalani perawatan. Mantan pengguna membutuhkan pendampingan, pelatihan keterampilan, kesempatan bekerja, serta pemberdayaan ekonomi agar tidak kembali terjerumus.
“Setelah rehabilitasi, mereka kembali ke masyarakat. Kalau tidak memiliki pekerjaan dan aktivitas, ada risiko mereka kembali menggunakan narkoba. Karena itu, pascarehabilitasi juga harus menjadi perhatian pemerintah,” jelasnya.
Usman kemudian menawarkan lima langkah penting, yakni mengaktifkan program Gampong Bersinar di seluruh kabupaten/kota, memperkuat pengawasan wilayah pesisir dan jalur distribusi narkotika, memastikan ketersediaan anggaran pencegahan, mengukur keberhasilan program berdasarkan hasil nyata, serta memperkuat publikasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ia menegaskan, perang melawan narkoba bukan hanya tanggung jawab BNN, Polri, atau aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.
“Muara pencegahan narkoba ada pada kita semua, terutama keluarga. Mari bangun komunikasi yang baik dengan anak-anak dan membentuk generasi yang berkarakter serta berakhlak. Jangan sampai kita kehilangan masa depan generasi muda karena narkoba,” pungkasnya.[]
