SIGLI – Polemik perubahan peringkat Juara I dan II Cabang Tilawah Remaja Putra pada MTQ XXXVIII Tingkat Kabupaten Pidie 2026 akhirnya menemui titik penyelesaian. Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Dinas Syariat Islam telah memediasi persoalan tersebut bersama tokoh masyarakat Kecamatan Mutiara Timur.
Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie, drh. H. Fazli, M.Si., mengatakan hasil mediasi menyepakati penetapan juara bersama sebagai solusi atas kekeliruan rekapitulasi nilai yang sebelumnya memicu polemik.
“Alhamdulillah, sudah kita mediasi dengan tokoh masyarakat Kecamatan Mutiara Timur dan sudah ada solusinya, yaitu diputuskan juara bersama,” ujar Fazli. Senin 16 November 2026.
Ia kembali menegaskan bahwa perubahan peringkat juara tersebut terjadi akibat kesalahan teknis atau human error dalam proses rekapitulasi nilai, bukan karena unsur kesengajaan.
“Itu human error, kelemahan kita sebagai manusia, bukan karena disengaja,” jelas Fazli.
Sebelumnya, polemik mencuat setelah Rizki Maulana Z dari Kecamatan Mutiara Timur diumumkan sebagai Juara I dengan nilai 94 melalui pembacaan Surat Keputusan (SK) di podium. Sementara Muhammad Aiman dari Kecamatan Grong-Grong diumumkan sebagai Juara II dengan nilai 93,75.
Namun, saat pembagian piala dan hadiah, posisi keduanya berubah. Rizki menerima penghargaan Juara II, sedangkan Muhammad Aiman ditetapkan sebagai Juara I.
Fazli sebelumnya juga mengakui adanya kesalahan rekapitulasi oleh panitera atau sekretaris Dewan Hakim Tilawah. Nilai yang direkap ternyata merupakan hasil babak penyisihan, bukan hasil babak final.
Persoalan tersebut kemudian mendapat sorotan Zukhri Mauluddinsyah Adan atau Ayah Mutiara. Ia mempertanyakan perubahan hasil setelah SK dibacakan dan meminta agar hak peserta dipulihkan sesuai hasil penilaian yang sebenarnya.
Dengan kesepakatan juara bersama tersebut, polemik yang sempat memunculkan kekecewaan masyarakat kini memiliki jalan penyelesaian.
Meski demikian, kejadian ini menjadi catatan penting bagi penyelenggaraan MTQ Kabupaten Pidie ke depan. Ketelitian rekapitulasi, transparansi penilaian, dan profesionalisme Dewan Hakim harus menjadi perhatian agar kesalahan serupa tidak kembali terulang.[Mul]









