Atjeh Watch
  • Nanggroe
    • Lintas Barat Selatan
    • Lintas Tengah
    • Lintas Timur
      • Nasional
  • Internasional
  • Saleuem
  • Feature
  • Olahraga
  • Sejarah
  • Sosok
  • Opini
  • Cerbung
  • Foto
  • Video
No Result
View All Result
  • Nanggroe
    • Lintas Barat Selatan
    • Lintas Tengah
    • Lintas Timur
      • Nasional
  • Internasional
  • Saleuem
  • Feature
  • Olahraga
  • Sejarah
  • Sosok
  • Opini
  • Cerbung
  • Foto
  • Video
No Result
View All Result
Atjeh Watch
No Result
View All Result
Home Kolom

Indonesia Butuh Tenaga Penyadap Pejabat Negara

redaksi by redaksi
18/11/2026
in Kolom
0
Indonesia Butuh Tenaga Penyadap Pejabat Negara

Oleh: Rusman – Wartawan http://atjehwatch.com

Kita Terlalu Percaya Pada Sumpah, Bukan Pada Bukti

Di Indonesia, pola pemberantasan korupsi kita masih sangat naif. Kita berharap pejabat jujur hanya karena mereka sudah bersumpah di atas kitab suci saat dilantik. Kita berharap mereka takut hanya karena ada spanduk “Kawasan Bebas Korupsi” di depan kantornya.

Padahal kenyataan di lapangan berkata sebaliknya.

Setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar konferensi pers, kita selalu mendengar cerita yang sama: awalnya membantah dengan lantang, membawa-bawa nama rakyat, menuduh ada fitnah politik. Lalu ketika jaksa memutar rekaman penyadapan di ruang sidang, semua kebohongan itu runtuh dalam sekejap. Suara mereka sendiri yang mengkhianati mereka.

Dari sinilah kita harus jujur: Indonesia hari ini tidak kekurangan aturan. Kita sudah punya UU Tipikor, UU KPK, UU TPPU. Yang kita kekurangan adalah alat untuk membuktikan kejahatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Dan alat paling ampuh itu adalah penyadapan.

Koruptor Tidak Menulis Kwitansi, Mereka Berbisik

Korupsi di era modern tidak lagi dilakukan dengan koper uang di atas meja. Korupsi dilakukan lewat bisikan di telepon. Lewat kode-kode: “buah”, “dokumen”, “pengkondisian”, “bagian untuk anak-anak”. Semua dilakukan dalam hitungan detik, lalu jejak digitalnya dihapus.

Penyidik kita selalu kalah cepat. Untuk menyadap satu nomor saja, penyidik harus melewati birokrasi izin yang berlapis-lapis. Sementara koruptor hanya butuh 10 detik untuk ganti nomor, ganti HP, ganti aplikasi.

Data KPK sendiri membuktikan, hampir 90 persen Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang berhasil selama ini diawali dari penyadapan. Tanpa sadap, tidak ada OTT. Tanpa OTT, tidak ada efek jera. Tanpa efek jera, korupsi akan terus dianggap sebagai “biaya siluman” yang wajar dalam proyek negara.

Ironisnya, justru kewenangan inilah yang terus-menerus ingin dipangkas dengan dalih privasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Pertanyaannya: privasi siapa yang sedang kita lindungi?

Rakyat kecil tidak takut disadap. Rakyat kecil tidak punya proyek jalan Rp 50 miliar untuk dibicarakan lewat telepon tengah malam. Yang paling keras menolak penyadapan adalah mereka yang kekuasaannya bergantung pada percakapan gelap.

Belajar dari Singapura dan Hong Kong

Kita bisa belajar dari negara yang berhasil.

Di Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) memiliki kewenangan penyadapan yang sangat luas. Mereka tidak perlu berdebat panjang soal HAM. Prinsipnya sederhana: jika kamu pejabat publik, maka percakapanmu soal uang negara adalah milik publik.

Di Hong Kong, Independent Commission Against Corruption (ICAC) juga dikenal sangat agresif dalam melakukan surveillance dan penyadapan. Hasilnya? Dua negara itu menjadi yang paling bersih di Asia.

Mereka paham satu hal yang belum kita pahami: koruptor tidak akan pernah menulis kwitansi saat menerima suap. Mereka hanya berani berbisik. Maka satu-satunya cara menangkap bisikan itu adalah dengan mendengarkannya secara legal.

Indonesia butuh tenaga penyadap profesional yang direkrut secara khusus. Bukan sekadar anggota polisi atau jaksa yang ditugaskan asal-asalan. Tapi sebuah unit khusus: ahli IT, ahli bahasa, ahli analis percakapan, yang dilatih bertahun-tahun untuk memburu maling uang rakyat.

Unit ini harus berdiri di bawah pengawasan ketat pengadilan, bukan di bawah kepentingan politik. Tugasnya hanya satu: menyadap pejabat negara yang diduga melakukan korupsi, bukan menyadap aktivis, wartawan, atau oposisi.

Efek Takut yang Sehat Itu Perlu

Bayangkan jika aturan ini benar-benar diterapkan.

Setiap kepala dinas yang memegang anggaran, setiap anggota DPR yang membahas APBN, setiap kepala daerah yang menandatangani izin tambang dan perkebunan, tahu bahwa teleponnya bisa direkam secara legal kapan saja.

Maka akan muncul apa yang selama ini hilang dari birokrasi kita: rasa takut yang sehat.

Selama ini, pejabat kita tidak takut korupsi karena merasa tidak akan ketahuan. Mereka merasa aman karena transaksi dilakukan secara lisan. Jika rasa aman itu kita cabut dengan ancaman penyadapan, maka sebelum mereka menelepon untuk meminta “jatah”, mereka akan berpikir seribu kali.

Inilah yang disebut pencegahan yang sesungguhnya. Bukan lewat seminar antikorupsi di hotel mewah yang anggarannya justru dikorupsi. Tapi lewat ketakutan yang nyata bahwa setiap kata bisa menjadi barang bukti.

Jangan Lindungi Perampok Atas Nama Demokrasi

Tentu, kewenangan penyadapan ini tidak boleh liar. Harus ada batas yang tegas:

1. Hanya untuk pejabat negara, bukan rakyat biasa.
2. Hanya untuk dugaan korupsi, pencucian uang, dan kejahatan serius lainnya.
3. Harus dengan izin Dewan Pengawas dan Pengadilan.
4. Hasil sadap yang tidak terkait tindak pidana harus dimusnahkan.

Dengan batas itu, tidak ada alasan lagi untuk menolak.

Jangan sampai atas nama demokrasi dan privasi, kita justru sedang melindungi perampok uang rakyat. Pejabat negara itu digaji oleh rakyat. Mobil dinasnya dibeli dari pajak rakyat. Fasilitasnya dibayar rakyat. Maka percakapannya yang menyangkut uang rakyat, sudah seharusnya bisa diawasi oleh negara atas nama rakyat.

Kita sudah terlalu lama memberikan kepercayaan buta. Sudah saatnya kita ganti kepercayaan buta itu dengan pengawasan yang buta terhadap jabatan, tapi tajam terhadap bukti.

Kejujuran Baru Muncul Setelah Suara Diperdengarkan

Jika kita serius ingin Indonesia bersih, berhentilah berharap pejabat akan jujur dengan sendirinya. Sediakanlah penyadap untuk memastikan mereka harus jujur.

Karena pengalaman telah membuktikan, di negeri ini kejujuran seorang pejabat seringkali baru muncul setelah suaranya sendiri diperdengarkan di ruang sidang, di depan hakim, di depan rakyat yang telah ia khianati.

Indonesia tidak butuh lebih banyak janji. Indonesia butuh lebih banyak rekaman.

Previous Post

Kisah Anak Pelosok Ujong Rimba Pidie; Raih Dua Gelar Magister di Indonesia dan Malaysia

Next Post

KUA Kluet Utara Gelar Khatam Al-Qur’an dan Zikrul Maulid

Next Post
KUA Kluet Utara Gelar Khatam Al-Qur’an dan Zikrul Maulid

KUA Kluet Utara Gelar Khatam Al-Qur’an dan Zikrul Maulid

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru

Biro Isra Setda Aceh Gelar Kajian Perempuan dan Anak di SMAN 1 Baktiya Barat

Biro Isra Setda Aceh Gelar Kajian Perempuan dan Anak di SMAN 1 Baktiya Barat

18/11/2026
Satgas PDB Aceh Selatan Turunkan Tim Kesehatan ke Desa Cot Bayu

Satgas PDB Aceh Selatan Turunkan Tim Kesehatan ke Desa Cot Bayu

18/11/2026
KUA Kluet Utara Gelar Khatam Al-Qur’an dan Zikrul Maulid

KUA Kluet Utara Gelar Khatam Al-Qur’an dan Zikrul Maulid

18/11/2026
Indonesia Butuh Tenaga Penyadap Pejabat Negara

Indonesia Butuh Tenaga Penyadap Pejabat Negara

18/11/2026
Kisah Anak Pelosok Ujong Rimba Pidie; Raih Dua Gelar Magister di Indonesia dan Malaysia

Kisah Anak Pelosok Ujong Rimba Pidie; Raih Dua Gelar Magister di Indonesia dan Malaysia

18/11/2026

Terpopuler

Banjir dan Abrasi Ancam Bandar Baru, Bupati & DPRK Pidie Jaya Turun Malam-malam Desak Penanganan BWS

Banjir dan Abrasi Ancam Bandar Baru, Bupati & DPRK Pidie Jaya Turun Malam-malam Desak Penanganan BWS

16/11/2026

Pria 56 Tahun di Blangpidie Ditemukan Meninggal Dunia, Polisi Lakukan Olah TKP

Indonesia Butuh Tenaga Penyadap Pejabat Negara

Polres Pidie Gelar Operasi Zebra Seulawah 2026, Keselamatan Pengendara Jadi Prioritas

Abu Heri Minta Pemerintah Aceh Bangun Tanggul Pengamanan Sungai Di Jamboe Papeun Meukek

  • Home
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber

© 2022 atjehwatch.com

No Result
View All Result
  • Nanggroe
    • Lintas Barat Selatan
    • Lintas Tengah
    • Lintas Timur
      • Nasional
  • Internasional
  • Saleuem
  • Feature
  • Olahraga
  • Sejarah
  • Sosok
  • Opini
  • Cerbung
  • Foto
  • Video

© 2022 atjehwatch.com