Banda Aceh – Polda Aceh bersama Polresta jajaran mengungkap 38 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) selama 28 hari. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 45 orang sebagai tersangka dan menyita 61 ton solar bersubsidi.
Petugas turut mengamankan 30 kendaraan roda empat dan roda enam yang diduga digunakan untuk mengangkut BBM ilegal tersebut. Pengungkapan ini merupakan upaya kepolisian menindak praktik penyelewengan yang mengganggu distribusi BBM dan memicu antrean panjang di sejumlah SPBU di Aceh.
Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan menyampaikan hasil pengungkapan tersebut dalam konferensi pers di Mapolda Aceh, Selasa (17/11/2026). Ia menjelaskan, para pelaku menggunakan berbagai modus untuk memperoleh dan menyalurkan kembali solar bersubsidi secara ilegal.
Modus tersebut antara lain membeli solar secara berulang di sejumlah SPBU menggunakan beberapa barcode, memodifikasi kendaraan dengan menambahkan tangki penampung, mencampur BBM industri dengan BBM bersubsidi untuk dijual kembali, serta menimbun solar dan menjualnya dengan harga di atas ketentuan.
“Modus-modus tersebut menunjukkan adanya praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi untuk mencari keuntungan pribadi maupun kelompok yang bertentangan dengan ketentuan hukum,” kata Ruddi.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Ruddi menegaskan, penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap masyarakat karena menghambat distribusi energi. Ia juga meminta agar kendaraan yang digunakan untuk melakukan penyelewengan dapat dirampas oleh negara guna memberikan efek jera.
“Kendaraan yang telah dimodifikasi ini harus dirampas oleh negara sehingga memberikan efek jera supaya kejadian seperti ini tidak terjadi lagi,” tambahnya.
Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Pol Wahyudi mengatakan penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pengelola maupun manajer SPBU dalam praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut.
Polda Aceh juga telah menyurati Pertamina agar mengambil tindakan tegas terhadap SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran, mulai dari pemberian peringatan hingga pencabutan izin operasional.
“Saya mohon ketegasan dari Pertamina untuk memberikan peringatan pertama, hingga pencabutan izin operasi SPBU kepada SPBU yang nakal,” ujar Wahyudi.
Polda Aceh mengimbau pengelola SPBU, pelaku usaha, dan masyarakat agar mematuhi ketentuan penyaluran BBM bersubsidi sehingga distribusinya tepat sasaran dan dapat dinikmati masyarakat yang berhak.









