SIGLI – Pembangunan gedung baru Kantor Bupati Pidie mendapat alokasi anggaran Rp75 miliar dalam Rancangan APBK 2027 yang disepakati Pemkab dan DPRK Pidie, Kamis (19/11/2026) malam.
Kesepakatan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna DPRK Pidie yang dipimpin Ketua DPRK, Anwar Sastra Putra, S.H., di Ruang Sidang Utama DPRK Pidie.
Dalam postur anggaran 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2,011 triliun, sementara belanja mencapai Rp2,086 triliun. Selisih Rp75 miliar ditutup melalui pembiayaan netto.
Anggaran pembangunan kantor bupati tersebut direncanakan bersumber dari SiLPA APBK 2026. Pemkab beralasan, gedung lama yang digunakan sejak 1985 telah berusia sekitar 41 tahun dan mengalami sejumlah guncangan gempa.
Bahkan, kajian teknis Tim Ahli Bangunan Universitas Syiah Kuala (USK) pada 2017 menyebut kekuatan struktur bangunan yang tersisa diperkirakan hanya 40 persen.
Menariknya, anggaran Rp75 miliar itu sebenarnya telah dialokasikan dalam Perubahan APBK 2026. Namun, proyek tidak terlaksana karena keterbatasan waktu sehingga dananya direncanakan kembali digunakan pada 2027 melalui SiLPA.
Pemkab menyebut skema tersebut ditempuh agar anggaran murni 2027 tetap difokuskan pada belanja wajib pelayanan dasar, meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, ketertiban umum, dan sosial.
Dalam sambutan Bupati Pidie yang dibacakan Sekda, Drs. Samsul Azhar, M.AP., ditegaskan bahwa APBK tidak sekadar mengejar penyerapan anggaran, tetapi harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kualitas belanja harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan APBK. Keberhasilan pelaksanaan APBK tidak hanya dilihat dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari manfaat dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” demikian pesan Bupati.
Setelah disepakati, Rancangan Qanun APBK 2027 selanjutnya menjalani evaluasi sesuai ketentuan sebelum ditetapkan menjadi qanun.[Mul]








